Pamekasan, pilarsatuarah.com – Puluhan warga dan aktivis kesehatan menggelar unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pamekasan pada Kamis (1/10/2026). Aksi itu sempat memanas dan memunculkan aksi teatrikal berupa tabur uang kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, dr. Saifudin.
Massa memakai aksi tersebut sebagai bentuk protes terhadap pelayanan kesehatan bagi warga miskin. Mereka menilai pemerintah masih menerapkan birokrasi yang kaku dan belum mengutamakan sisi kemanusiaan.
Aksi tabur uang itu juga menjadi simbol sindiran terhadap kebijakan jaminan kesehatan di Kabupaten Pamekasan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dugaan Penahanan Jenazah Picu Kemarahan Warga
Informasi yang dihimpun menyebut persoalan bermula dari proses pemulangan dua jenazah pasien di RSUD dr. Slamet Martodirdjo (Smart) Pamekasan.
Dua jenazah tersebut bernama Saumi (45), warga Desa Larangan Badung, dan Ummiyah (72), warga Desa Konang. Keluarga menyebut keduanya berasal dari kelompok masyarakat kurang mampu dan masuk kategori desil 3.
Aktivis kesehatan yang mendampingi keluarga, Iwan Mahardika, mengatakan rumah sakit sempat menahan proses pemulangan jenazah Saumi. Menurutnya, keluarga masih menghadapi persoalan biaya administrasi, obat-obatan, dan ambulans sebesar Rp800 ribu.
“Almarhumah ini terkendala biaya ambulans dan obat-obatan sehingga sempat tidak boleh pulang sebelum administrasi diselesaikan,” ujar Iwan kepada media, Jumat (2/10/2026).
Pernyataan itu kemudian memicu kemarahan warga dan memperkuat desakan terhadap pemerintah daerah.
Warga Kumpulkan Uang Patungan
Sebelum demonstrasi berlangsung, dr. Saifudin disebut menghubungi manajemen rumah sakit. Ia meminta pihak rumah sakit segera memulangkan jenazah dan menyatakan siap menanggung biayanya.
Namun, warga dan aktivis tetap mempersoalkan mekanisme pelayanan tersebut.
Mereka kemudian mengumpulkan uang secara patungan hingga sekitar Rp2 juta. Saat dr. Saifudin menemui massa bersama Sekretaris Daerah Pamekasan, Taufikurrachman, peserta aksi menaburkan uang tersebut ke arahnya.
“Ini bentuk sumbangan kami untuk menggantikan uang Kadinkes karena pemerintah dianggap gagal dan belum mampu membantu membiayai pemulangan jenazah warga miskin,” kata Iwan.
Massa Ajukan Tiga Tuntutan
Massa juga menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
Pertama, mereka meminta pemerintah menjamin pelayanan kesehatan gratis bagi seluruh warga miskin tanpa diskriminasi.
Kedua, massa mendesak pemerintah mengaktifkan kembali program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas. Aktivis menyebut penghentian program sejak 2025 berdampak terhadap lebih dari 40 ribu warga rentan.
Ketiga, massa meminta pemerintah daerah menerbitkan surat edaran resmi. Mereka berharap surat tersebut dapat mempertegas jaminan layanan gratis di seluruh fasilitas kesehatan daerah.
RSUD Smart Bantah Tuduhan
Direktur Utama RSUD Smart Pamekasan, dr. Syaiful Hidayat, membantah tudingan bahwa rumah sakit menahan jenazah pasien.
Ia menegaskan pihak rumah sakit tidak pernah berniat menghambat pemulangan jenazah.
Menurut Syaiful, keluarga saat itu masih menyelesaikan beberapa prosedur administrasi. Pihak rumah sakit juga menyatakan bahwa petugas menjalankan pelayanan sesuai regulasi dan prosedur operasional.
Syaiful menolak anggapan bahwa rumah sakit sengaja menahan jenazah karena persoalan biaya.
Kadinkes Serahkan Penjelasan Teknis ke RSUD
Setelah insiden tersebut, dr. Saifudin belum menyampaikan penjelasan teknis secara rinci terkait pelayanan pasien dan proses pemulangan jenazah.
Ia menyerahkan penjelasan mengenai operasional rumah sakit kepada manajemen RSUD Smart Pamekasan.
Peristiwa ini kembali memunculkan sorotan terhadap akses layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Warga berharap pemerintah daerah segera memperbaiki sistem pelayanan dan memastikan persoalan serupa tidak terulang.
Penulis : Brahmana
Editor : LBB
Komentar