Medan, pilarsatuarah.com – Tim kuasa hukum warga Gang Anggrek menyoroti dugaan selisih luas tanah dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Syaiful Bahri bin Ilyas.
Ketua tim kuasa hukum warga, Dongan Nauli Siagian, S.H., M.H., mengungkap persoalan tersebut pada Selasa (20/10/2026).
Menurut Dongan, SHM Nomor 02.01.06.03.1.02790 mencantumkan luas tanah sebesar 1.394 meter persegi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, pihaknya memperkirakan luas lahan yang saat ini menjadi objek klaim mencapai 1.943 meter persegi.
Perkiraan tersebut turut mencakup area Gang Anggrek yang kini tertutup tembok.
Dengan demikian, kuasa hukum warga memperkirakan adanya selisih luas tanah sekitar 549 meter persegi.
“Artinya ada selisih lebih kurang 549 meter persegi. Kami menduga Syaiful Bahri bin Ilyas telah menyerobot tanah negara dan tanah warga seluas itu,” ujar Dongan.
Meski demikian, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan dokumen pertanahan dan pengukuran resmi.
Kuasa Hukum Pertanyakan Status Jalan Gang Anggrek
Selain persoalan luas tanah, tim kuasa hukum mempertanyakan Surat Dinas SDABMBK Kota Medan tertanggal 26 Agustus 2026.
Surat tersebut menyebutkan bahwa Gang Anggrek tidak tercatat dalam dokumen inventaris barang daerah.
Menurut kuasa hukum, keterangan itu belum cukup untuk memastikan status hukum jalan tersebut.
Oleh karena itu, pihaknya meminta pemerintah menelusuri riwayat penggunaan jalan dan dokumen pembangunan infrastruktur di kawasan Gang Anggrek.
Selanjutnya, Dongan juga menyoroti pembacaan surat tersebut menjelang penembokan pada 18 September 2026.
Menurutnya, cara penyampaian surat kepada masyarakat saat itu menimbulkan tekanan psikologis terhadap warga.
Selain itu, tim kuasa hukum mempertanyakan proses pengukuran tanah yang melibatkan ATR/BPN Kota Medan.
Mereka menilai proses tersebut perlu mendapat penjelasan lebih lanjut karena menyangkut area yang selama ini warga gunakan sebagai akses jalan.
Dugaan Keterlibatan Oknum Pejabat Turut Menjadi Sorotan
Persoalan Gang Anggrek juga memunculkan dugaan keterlibatan sejumlah oknum pejabat dalam proses penembokan.
Tim kuasa hukum meminta pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam administrasi pertanahan dan pemerintahan setempat.
Pihak yang mereka soroti antara lain Kepala Lingkungan IV, Lurah Sunggal, Camat Medan Sunggal, serta instansi teknis terkait.
Selain itu, mereka turut mempertanyakan peran Dinas SDABMBK, Dinas Perkim Kota Medan, dan ATR/BPN.
Dongan juga menyampaikan dugaan adanya aliran dana kepada sejumlah oknum pejabat.
“Kami menduga ada aliran uang ratusan juta rupiah ke oknum pejabat. Ini harus diusut tuntas,” tegasnya.
Namun, Dongan belum memaparkan bukti transaksi maupun hasil penyelidikan resmi yang menguatkan dugaan tersebut dalam keterangan yang tersedia.
Karena itu, pihak berwenang perlu memeriksa informasi tersebut secara objektif sebelum menarik kesimpulan hukum.
Warga Desak Pemko Medan Selesaikan Persoalan Gang Anggrek
Sementara itu, warga terus meminta Pemerintah Kota Medan mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan persoalan akses Gang Anggrek.
Mereka berharap pemerintah segera memberikan kepastian mengenai status jalan dan batas tanah di lokasi tersebut.
Selain itu, warga meminta instansi terkait membuka dokumen pertanahan serta menjelaskan dasar administrasi yang berkaitan dengan penembokan.
Pemeriksaan secara transparan penting untuk memastikan hak seluruh pihak tetap terlindungi.
Dengan demikian, penyelesaian persoalan Gang Anggrek tidak hanya menyangkut batas tanah, tetapi juga kepastian akses bagi masyarakat.
Redaksi Buka Ruang Klarifikasi dan Hak Jawab
Hingga penyusunan berita ini, redaksi belum memperoleh tanggapan resmi dari Syaiful Bahri bin Ilyas maupun instansi yang menjadi sorotan.
Oleh karena itu, redaksi Pilar Satu Arah membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi seluruh pihak terkait.
Redaksi menghormati asas praduga tak bersalah dan prinsip keberimbangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Penulis : Red/Tim
Editor : LBB
Komentar