Daerah | Hukum | Medan | Peristiwa | Jumat, 16 Oktober 2026 - 11:12 WIB
“Penembokan Gang Anggrek belum menemui titik terang. Warga terus menuntut pembukaan akses jalan, sementara Pemko Medan masih memeriksa status lahan.”
Kesehatan | Medan | Rabu, 14 Oktober 2026 - 13:48 WIB
Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan mulai mengganggu aktivitas masyarakat Kota Medan. Jarak pandang dilaporkan berkisar 1–5 kilometer. Sementara itu, Dinas Kesehatan mencatat 196.547 kasus ISPA sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Pemerintah mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap polusi udara.
Hukum | Medan | Senin, 12 Oktober 2026 - 21:29 WIB
Penembokan akses jalan Gang Anggrek, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, diduga melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan. Warga menggelar aksi unjuk rasa dengan mendatangi Kantor Wali Kota dan DPRD Medan untuk menuntut pembukaan kembali akses jalan serta mendesak pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap dugaan pelanggaran tersebut.
Daerah | Hukum | Medan | Senin, 12 Oktober 2026 - 16:41 WIB
Warga Gang Anggrek mendapat respons dari Pemerintah Kota Medan terkait polemik penembokan akses jalan. Pemko Medan menyatakan persoalan tersebut akan dituntaskan dalam tiga hari, sementara DPRD Kota Medan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dua minggu mendatang.
Daerah | Hukum | Medan | Minggu, 11 Oktober 2026 - 10:45 WIB
Ratusan warga Gang Anggrek, Medan Sunggal, menggelar aksi damai dengan membubuhkan tanda tangan pada kain putih sepanjang lima meter, Minggu (11/10/2026). Aksi ini menjadi simbol penolakan terhadap penembokan akses jalan yang telah berlangsung sekitar tiga minggu.
Medan | Jumat, 9 Oktober 2026 - 12:02 WIB
Batu bekas proyek galian di Jalan Brigjen Katamso, Medan, diduga memecahkan kaca toko warga. Insiden ini menuai sorotan dan memunculkan pertanyaan mengenai tanggung jawab kontraktor.
Daerah | Hukum | Kamis, 8 Oktober 2026 - 11:12 WIB
Warga Gang Anggrek mendesak Polda Sumut mengusut dugaan mafia tanah di balik penembokan akses jalan. Mereka juga meminta Pemko Medan memastikan status hukum jalan tersebut.
Daerah | Selasa, 6 Oktober 2026 - 14:19 WIB
“Tembok boleh berdiri tinggi, tetapi hukum harus berdiri lebih tinggi.”
Pemerintah | Selasa, 6 Oktober 2026 - 11:33 WIB
DPRD Kota Medan bersama Wali Kota Rico Waas mendorong revisi Perda kemiskinan agar bantuan sosial lebih tepat sasaran dan program pengentasan kemiskinan lebih terarah.
Pemerintah | Selasa, 6 Oktober 2026 - 11:29 WIB
DPRD Kota Medan meminta Pemko membuka blueprint siaga banjir, termasuk peta wilayah rawan, kesiapan logistik, posko evakuasi, dan sistem peringatan dini bagi warga.
