Jakarta, pilarsatuarah.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan dugaan korupsi proyek pembangunan dan preservasi jalan di Sumatera Utara. Perkara tersebut berkaitan dengan sejumlah proyek infrastruktur senilai Rp231,8 miliar.
Pada Selasa (6/10/2026), penyidik KPK memanggil tujuh saksi dari lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.
Pemeriksaan berlangsung di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padangsidimpuan, Sumatera Utara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sejumlah pejabat daerah masuk dalam daftar pemeriksaan. Mereka mencakup ajudan Wali Kota Padangsidimpuan, Kepala Dinas PUPR Tapanuli Selatan, hingga mantan pejabat Dinas PUTR Padangsidimpuan.
KPK Panggil Tujuh Saksi di Padangsidimpuan
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan agenda pemeriksaan terhadap tujuh saksi tersebut.
Menurut Budi, tim penyidik menjadwalkan pemeriksaan untuk mendalami perkara dugaan suap proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara.
“Pemeriksaan dilakukan di Kantor KPPN Padang Sidempuan,” kata Budi kepada wartawan, Selasa (6/10/2026).
Salah satu saksi yang masuk dalam daftar pemeriksaan ialah Fazra Ibrahim Hutasuhut. Ia merupakan ajudan Wali Kota Padangsidimpuan yang juga bertugas di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan.
Selain Fazra, KPK turut memanggil Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tapanuli Selatan, Fachri Ananda Harahap.
Penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ahmad Juni, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Padangsidimpuan.
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Turut Dipanggil
Pemeriksaan KPK juga menyasar sejumlah aparatur sipil negara yang memiliki tugas di bidang pengadaan barang dan jasa.
Mereka antara lain Siti Humairo, Syawal Sani Siregar, dan Addi Mawardi Harahap.
Siti Humairo bertugas di lingkungan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Padangsidimpuan.
Sementara itu, Syawal Sani Siregar merupakan pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa.
Adapun Addi Mawardi Harahap menjabat sebagai Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUTR Kota Padangsidimpuan.
KPK turut memanggil Oscar Hendera Daulay, pejabat di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Tapanuli Selatan.
Dengan demikian, penyidik memanggil tujuh saksi untuk mendalami perkara tersebut.
Meski demikian, pemanggilan seseorang sebagai saksi tidak otomatis menunjukkan keterlibatan dalam tindak pidana.
Kasus Berawal dari OTT KPK pada Juni 2025
Kasus ini merupakan pengembangan operasi tangkap tangan (OTT) yang KPK lakukan pada 26 Juni 2025 di Sumatera Utara.
Operasi tersebut mengungkap dugaan suap dalam pengadaan proyek pembangunan dan preservasi jalan.
Perkara ini mencakup proyek di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara serta Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I.
Sejumlah proyek yang menjadi perhatian penyidik berada di kawasan Sumatera Utara, termasuk ruas jalan menuju wilayah Tapanuli Bagian Selatan.
Nilai keseluruhan proyek yang berkaitan dengan perkara ini mencapai sekitar Rp231,8 miliar.
Dalam pengusutan awal, KPK menetapkan lima tersangka dari unsur aparatur pemerintah dan pihak swasta.
Lima Tersangka dalam Perkara Awal
Lima tersangka awal dalam kasus tersebut meliputi Topan Obaja Ginting, Rasuli Efendi Siregar, dan Heliyanto.
Topan Obaja Ginting merupakan mantan Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara.
Sementara itu, Rasuli Efendi Siregar bertugas sebagai Kepala UPTD Gunung Tua sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK).
Heliyanto juga merupakan PPK pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumatera Utara.
Dari pihak swasta, KPK menetapkan M. Akhirun Piliang dan M. Rayhan Dulasmi Piliang sebagai tersangka dalam perkara awal.
Keduanya memiliki hubungan dengan perusahaan yang terlibat dalam proyek pembangunan jalan tersebut.
KPK kemudian melanjutkan pengembangan perkara untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Penyidikan Berlanjut dengan Sprindik Umum
Dalam pengembangan kasus ini, KPK menggunakan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum.
Melalui mekanisme tersebut, penyidik mengumpulkan bukti untuk memperjelas dugaan tindak pidana dan mengidentifikasi pihak yang perlu bertanggung jawab secara hukum.
Pemeriksaan saksi menjadi salah satu langkah untuk mendalami rangkaian peristiwa dalam perkara tersebut.
Penyidik juga dapat menelusuri proses pengadaan, dokumen proyek, serta hubungan antarpihak berdasarkan alat bukti yang mereka peroleh.
Hingga pemeriksaan pada 6 Oktober 2026, KPK belum mengumumkan tersangka baru dari rangkaian pemanggilan tujuh saksi tersebut.
Karena itu, seluruh saksi tetap memiliki kedudukan hukum sesuai status pemeriksaan masing-masing.
KPK Terus Telusuri Dugaan Korupsi Proyek Jalan Sumut
Pengembangan penyidikan menunjukkan bahwa KPK masih menelusuri rangkaian dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan dan preservasi jalan di Sumatera Utara.
Pemeriksaan terhadap pejabat daerah menjadi bagian dari proses pengumpulan keterangan.
Melalui pemeriksaan tersebut, penyidik berupaya memperoleh gambaran mengenai proses pengadaan dan pelaksanaan proyek.
KPK juga terus mendalami fakta yang berkaitan dengan perkara awal hasil OTT Juni 2025.
Namun, lembaga antirasuah belum mengumumkan kesimpulan baru mengenai keterlibatan ketujuh saksi yang masuk dalam agenda pemeriksaan tersebut.
KPK melanjutkan penyidikan untuk mengungkap dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara sekaligus memastikan pertanggungjawaban hukum berdasarkan alat bukti yang sah.
Penulis : S.Lubis
Editor : LBB
Komentar