Medan, pilarsatuarah.com – Memasuki Oktober 2026, ancaman banjir akibat cuaca ekstrem mulai menjadi perhatian warga Kota Medan. DPRD Kota Medan pun mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Medan membuka cetak biru atau blueprint penanganan banjir.
DPRD juga meminta Pemko menjelaskan rencana kontinjensi penyelamatan warga di setiap kecamatan. Langkah itu dinilai penting agar masyarakat mengetahui kesiapan pemerintah sebelum bencana terjadi.
Desakan tersebut muncul dalam Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi terkait Rancangan APBD Kota Medan. Ketua DPRD Kota Medan, Drs. Wong Chun Sen, M.Pd.B., memimpin rapat tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam forum itu, para anggota dewan meminta Pemko Medan tidak hanya fokus pada pembangunan fisik. Mereka juga menekankan pentingnya strategi keselamatan warga.
NasDem Soroti Drainase yang Masih Bermasalah
Fraksi Partai NasDem Kota Medan ikut menyoroti persoalan banjir. Faisal Arbi membacakan pandangan fraksi tersebut.
Menurutnya, genangan air masih kerap muncul di sejumlah jalan protokol Kota Medan. Masalah drainase di tingkat lingkungan menjadi salah satu penyebab utama.
Ia menilai pemerintah harus memberi perhatian serius terhadap normalisasi saluran air.
“Aspirasi masyarakat di tingkat bawah harus menjadi jiwa dalam anggaran daerah. Banyak jalan lingkungan yang berubah jadi parit dadakan saat hujan deras. Kita minta Dinas SDABMBK benar-benar fokus menormalisasi parit utama ini secara berkelanjutan, jangan cuma pas ada proyek saja,” tegas Faisal Arbi.
Fraksi NasDem juga meminta Pemko menjaga program normalisasi drainase secara rutin. Dengan begitu, penanganan banjir tidak hanya berjalan saat proyek berlangsung.
PKS Minta Peta Wilayah Rawan Dibuka
Fraksi PKS juga menyoroti kesiapan pemerintah di tingkat kecamatan. Doli Indra Rangkuti menyampaikan pandangan fraksi tersebut.
PKS meminta Pemko Medan memetakan wilayah yang memiliki risiko banjir tinggi. Mereka menyoroti beberapa kawasan, antara lain Kelurahan Beringin di Kecamatan Medan Selayang dan Kelurahan Cinta Damai di Kecamatan Medan Helvetia.
Selain itu, PKS juga memberi perhatian khusus kepada Kelurahan Belawan I di Kecamatan Medan Belawan. Wilayah tersebut kerap menghadapi ancaman banjir rob.
“Kami meminta Pemko Medan memaparkan secara terbuka peta kecamatan yang paling berisiko tinggi. Penjelasan soal ketersediaan perahu karet, posko evakuasi, dapur umum, pompa air portable, sampai pasokan obat-obatan harus klir dari sekarang,” kata Doli.
Ia juga meminta Pemko menyiapkan sistem komunikasi darurat. Menurutnya, pemerintah perlu mengantisipasi gangguan listrik dan jaringan komunikasi saat banjir.
PKS menilai langkah tersebut penting agar warga tetap menerima informasi dalam kondisi darurat.
Rico Waas Klaim Penanganan Drainase Kini Terintegrasi
Menanggapi desakan DPRD, Wali Kota Medan Rico Waas menyampaikan langkah yang telah Pemko siapkan.
Menurut Rico, pemerintah memprioritaskan penanganan banjir dan perbaikan infrastruktur dalam anggaran daerah.
Pemko juga mengubah pola pengerjaan drainase. Pemerintah kini menerapkan sistem yang menghubungkan saluran dari hulu hingga hilir.
“Sekarang sistem pengerjaan drainase kita ubah. Polanya langsung terintegrasi dari hulu ke hilir secara kawasan, bukan lagi parsial per titik spot. Pemasangan beton u-ditch juga dikebut di area krusial seperti Medan Baru dan area cekungan lainnya,” jelas Rico Waas.
Rico menyebut pendekatan tersebut bertujuan mengurangi genangan di sejumlah kawasan rawan.
Pemko Koordinasi dengan BBWS Sumatera II
Selain memperbaiki drainase, Pemko Medan juga meningkatkan koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II.
Rico mengatakan pemerintah terus membahas pembebasan lahan di sepanjang bantaran sungai. Langkah itu bertujuan mempercepat normalisasi sejumlah sungai besar di Kota Medan.
Sementara itu, Pemko juga meminta tim reaksi cepat Pusdalops BPBD Kota Medan meningkatkan kesiapsiagaan.
Petugas akan memantau Tinggi Muka Air (TMA) melalui pos pemantauan sungai selama 24 jam.
Pemantauan tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah memberi peringatan dini kepada warga ketika debit air mulai meningkat.
DPRD Kota Medan berharap seluruh skema penanganan banjir dapat pemerintah sampaikan secara terbuka. Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui langkah evakuasi, lokasi posko, dan bantuan yang tersedia saat kondisi darurat.
Penulis : Brahmana
Editor : LBB
Komentar