Medan, pilarsatuarah.com – Markas Polda Sumatera Utara (Mapolda Sumut) mendadak ramai dengan kiriman papan bunga pada Kamis (5/11/2026). Sejumlah elemen masyarakat pendukung Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi melalui karangan bunga yang berjejer di sekitar akses jalan pintu belakang penjagaan Mapolda Sumut.
Pemandangan tersebut menarik perhatian warga yang melintas. Pasalnya, kawasan Mapolda Sumut biasanya identik dengan penjagaan ketat aparat kepolisian. Namun, kali ini deretan papan bunga justru menghiasi area sekitar markas kepolisian tersebut.
Kiriman bunga itu membawa pesan dukungan dan ucapan terima kasih kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto atas dedikasi serta loyalitasnya dalam menjaga Presiden Prabowo Subianto.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
SIAPA PENGIRIM PAPAN BUNGA DI MAPOLDA SUMUT?
Sejumlah kelompok masyarakat pendukung Prabowo turut mengirimkan papan bunga ke Mapolda Sumut. Beberapa di antaranya berasal dari:
- Pendukung Lintas Generasi
- Jawara Sumut
- Satgas Bela Prabowo
- Sejumlah elemen masyarakat lainnya
Melalui karangan bunga tersebut, para pendukung menyampaikan apresiasi kepada Kapolri atas komitmennya dalam mengusut dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Selain itu, kiriman bunga tersebut juga menjadi simbol dukungan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum dalam perkara yang tengah menjadi sorotan nasional.
BUNTUT KASUS DUGAAN PENYADAPAN PRESIDEN PRABOWO
Fenomena papan bunga di Mapolda Sumut muncul di tengah perhatian publik terhadap dugaan penyadapan ilegal yang disebut menyasar Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.
Dalam materi rilis yang beredar, Bareskrim Polri disebut menetapkan tiga orang tersangka pada Selasa (3/11/2026), yakni:
- LSP – Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang disebut menjabat Kepala Staf Kepresidenan.
- ASN – Irjen Ahrie Sonta Nasution, yang disebut menjabat Kadivkum Polri.
- EHS – Irjen Eko Hadi Santoso.
Materi tersebut juga memuat pernyataan yang diatribusikan kepada Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin terkait penahanan ketiga tersangka di Rutan Mabes Polri.
“Ketiga tersangka itu berinisial LSP, ASN dan EHS telah ditahan di rumah tahanan (rutan) Mabes Polri,” kata Asep dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (3/11/2026).
DUGAAN PENYADAPAN SEJAK 2025 MELALUI SISTEM LIMS
Dalam keterangan yang tercantum pada materi rilis, Asep menjelaskan bahwa para tersangka diduga mengakses sejumlah nomor telepon tanpa mengikuti prosedur hukum.
Nomor-nomor tersebut disebut mencakup milik Presiden Prabowo, pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi masyarakat, LSM, hingga pengusaha.
Modus yang disebut dalam rilis yakni memasukkan nomor telepon ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi, tanpa permohonan penyidik, serta tanpa keterkaitan dengan proses penyelidikan maupun penyidikan.
Dugaan aktivitas tersebut disebut berlangsung sejak 2025 hingga Oktober 2026. Selain itu, materi rilis juga menyebut dugaan perintah penghapusan berkas hasil penyadapan dari sistem LIMS pada Oktober 2026.
Penyidik disebut menyita 11 unit ponsel, satu iPad, dan empat flashdisk sebagai barang bukti. Sementara itu, laporan perkara tersebut disebut berasal dari seorang perwira yang menyadari dugaan pelanggaran pada 30 Oktober 2026.
IRJEN SLAMET ULIANDI DISEBUT MENJADI TERSANGKA BARU
Perkembangan lain dalam materi berita menyebut Bareskrim Polri menetapkan Irjen Slamet Uliandi (SU) sebagai tersangka baru pada Kamis (5/11/2026).
Dirtipidsiber Bareskrim Brigjen Suhermanto disebut menjelaskan bahwa Slamet berperan sebagai Dewan Pembina Monitoring Center (MC) Bareskrim.
Dalam narasi tersebut, tersangka EH dan AS disebut harus memperoleh izin dari SU sebelum melakukan provisioning atau penyadapan. Selain itu, SU juga diduga memberikan persetujuan untuk menghapus file hasil penyadapan pada awal Oktober 2026.
Materi rilis menyebut penyidik menjerat Slamet dengan Pasal 332 KUHP, Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 UU ITE.
Namun, penerapan pasal dan status hukum para pihak perlu mengacu pada keterangan resmi penyidik agar tidak menimbulkan kekeliruan informasi.
PAPAN BUNGA DUKUNGAN JUGA MEMBANJIRI MABES POLRI
Tidak hanya di Medan, fenomena kiriman papan bunga juga muncul di Markas Besar Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Kamis (5/11/2026).
Sejumlah karangan bunga menghiasi kompleks Mabes Polri. Pesan-pesan yang tertulis pada papan bunga tersebut menyampaikan dukungan kepada institusi Polri agar mengusut tuntas dugaan penyadapan yang menyeret sejumlah nama pejabat.
Dengan demikian, kiriman papan bunga di dua lokasi tersebut menjadi perhatian publik di tengah perkembangan isu dugaan penyadapan Presiden Prabowo.
PENDUKUNG PRABOWO DI SUMUT BERSUARA KERAS
Sejumlah kelompok pendukung Presiden Prabowo di Sumatera Utara turut menyampaikan sikap terhadap dugaan penyadapan tersebut.
DPD Gerak 08 Sumut mengecam dugaan tindakan penyadapan yang mereka nilai sebagai persoalan serius. Ketua Gerak 08 Sumut, Torop Sihombing, menyebut dugaan tersebut sebagai tindakan politik yang memalukan apabila benar melibatkan pihak yang memiliki jabatan strategis.
Selain itu, DPW Perisai Prabowo Sumut juga menyatakan dukungan kepada Presiden Prabowo dalam upaya mengusut dugaan tindakan yang berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan.
“Jika benar Presiden RI menjadi sasaran penyadapan, ini persoalan yang sangat serius,” ujar Sekretaris Gerak 08 Sumut, Fery Simarmata.
Para pendukung berharap aparat penegak hukum mengusut perkara tersebut secara transparan dan profesional. Mereka juga meminta penyidik mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat tanpa pandang bulu.
POLRI TEGASKAN DUGAAN PENYADAPAN BUKAN KEBIJAKAN INSTITUSI
Dalam materi rilis, Irwasum Polri Komjen Asep Edi Suheri disebut menegaskan bahwa dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo merupakan tindakan individu atau oknum, bukan kebijakan institusi Polri.
Ia juga disebut menyampaikan bahwa para tersangka memiliki motif pribadi masing-masing.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto disebut telah memerintahkan Kapolri Suyudi Ario Seto untuk mengusut perkara tersebut secara objektif dan transparan.
Mensesneg Prasetyo Hadi disebut menyampaikan perintah tersebut di Istana pada Rabu (4/11/2026).
CATATAN REDAKSI: DAFTAR 64 NAMA SASARAN SADAP BELUM TERVERIFIKASI
Di media sosial, beredar daftar 64 nama yang diklaim sebagai sasaran penyadapan. Daftar tersebut mencantumkan sejumlah tokoh nasional, mulai dari Prabowo Subianto, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Megawati Soekarnoputri, Jusuf Kalla, Anies Baswedan, hingga nama-nama lainnya.
Namun, hingga materi rilis ini disusun, daftar tersebut belum memperoleh verifikasi resmi dari Bareskrim Polri.
Penyidik disebut baru menjelaskan kategori pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan, tanpa merinci nama satu per satu.
Oleh karena itu, pencantuman nama seseorang dalam daftar yang beredar di media sosial tidak serta-merta membuktikan bahwa orang tersebut menjadi korban penyadapan.
Redaksi mengimbau masyarakat agar tidak menyebarluaskan daftar tersebut sebagai fakta sebelum memperoleh konfirmasi resmi dari aparat penegak hukum.
Kasus dugaan penyadapan ini menjadi perhatian serius karena menyangkut keamanan komunikasi, integritas institusi, serta perlindungan terhadap pejabat negara dan masyarakat.
Publik kini menantikan proses penyelidikan yang transparan, objektif, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Penulis : S.Lubis
Editor : LBB
Sumber Berita: Bareskrim Polri
Komentar