Jakarta, pilarsatuarah.com – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait penyaluran dana bantuan pendidikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah mengejutkan publik. BPK menemukan dana sebesar Rp 2,70 miliar masih mengalir kepada 320 mahasiswa yang telah meninggal dunia.
Temuan tersebut tercantum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2026 yang dirilis BPK melalui portal resminya.
Dalam laporan tersebut, BPK mengungkapkan adanya penyaluran bantuan KIP Kuliah kepada penerima yang sudah meninggal dunia di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“ Terdapat penyaluran Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) kepada penerima yang telah meninggal dunia sebanyak 320 mahasiswa sebesar Rp 2,70 miliar pada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi,” tulis BPK dalam laporannya.
BPK Temukan Ratusan Masalah Belanja Negara
Temuan penyaluran KIP Kuliah ini bukan satu-satunya persoalan dalam pengelolaan anggaran negara.
BPK mencatat 93 permasalahan belanja yang tidak sesuai ketentuan pada 53 kementerian/lembaga. Total nilai permasalahan tersebut mencapai Rp 355,16 miliar.
Di sektor pendidikan, BPK juga menyoroti pengelolaan Program Indonesia Pintar (PIP) di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang belum memadai.
Selain itu, BPK menemukan sisa dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025 sebesar Rp 34,33 miliar yang belum disetorkan kembali ke kas negara.
Kemdiktisaintek Masih Mendalami Temuan BPK
Menanggapi temuan tersebut, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiktisaintek, Prof. Khairul Munadi, menyatakan pihaknya masih melakukan pendalaman dan penelaahan.
Khairul menyebut kementerian memiliki unit khusus yang menangani evaluasi persoalan beasiswa KIP Kuliah.
“Kita telaah. Kebetulan dalam konteks beasiswa ini, ada unit khusus yang sedang melakukan pendalaman terhadap persoalan tersebut,” ujar Khairul saat ditemui di Kampus Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Kamis (22/10/2026).
Ia menegaskan bahwa temuan BPK tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan program beasiswa ke depan.
Sementara itu, Anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemdiktisaintek, Amich Alhumami, menyoroti pentingnya akurasi data penerima bantuan.
Dalam wawancara dengan Pro3 RRI pada Senin (19/10/2026), Amich menjelaskan bahwa penyaluran KIP Kuliah mengacu pada data mahasiswa aktif yang diperbarui perguruan tinggi setiap semester.
“Penyaluran beasiswa KIP Kuliah itu berdasarkan betul-betul data mahasiswa aktif. Sebelum proses penyaluran di awal semester, para rektor selalu diminta memutakhirkan data,” ujarnya.
Mahasiswa yang telah lulus, berhenti kuliah, atau meninggal dunia seharusnya tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan.
BPK Minta Kelebihan Pembayaran Dikembalikan ke Kas Negara
BPK merekomendasikan pimpinan kementerian/lembaga terkait untuk segera memperbaiki persoalan pendataan penerima bantuan.
Selain pembenahan data, BPK juga meminta pemulihan atas kelebihan pembayaran melalui penyetoran kembali ke kas negara.
“BPK merekomendasikan pimpinan K/L terkait agar melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk memperbaiki permasalahan pendataan dan melakukan pemulihan atas kelebihan pembayaran melalui penyetoran ke kas negara,” tulis BPK.
Rekomendasi tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan anggaran bantuan pendidikan tepat sasaran dan tidak kembali menimbulkan persoalan serupa.
Anggaran KIP Kuliah 2026 Capai Rp 15,32 Triliun
KIP Kuliah merupakan program bantuan pemerintah yang memberikan dukungan biaya pendidikan dan biaya hidup bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
Pada 2026, anggaran KIP Kuliah mencapai Rp 15,32 triliun dengan sasaran 1.018.742 mahasiswa. Jumlah tersebut terdiri dari 840.792 mahasiswa ongoing dan 177.950 mahasiswa baru.
Pemerintah menetapkan besaran bantuan biaya hidup berdasarkan indeks harga lokal. Nilainya berkisar antara Rp 800.000 hingga Rp 1,4 juta per bulan.
Pengelolaan program berada di bawah Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT) Kemdiktisaintek.
Temuan BPK tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas verifikasi data penerima bantuan. Pembaruan status mahasiswa di perguruan tinggi menjadi salah satu aspek penting untuk mencegah penyaluran dana yang tidak sesuai ketentuan.
Temuan KIP Kuliah Jadi Sorotan Mahasiswa di Sumatera Utara
Temuan BPK ini juga menjadi perhatian bagi mahasiswa di Sumatera Utara, termasuk Medan.
Sejumlah perguruan tinggi di Medan, seperti Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Negeri Medan (UNIMED), UIN Sumatera Utara (UINSU), Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), dan Universitas Medan Area (UMA), menjadi bagian dari ekosistem pendidikan tinggi yang perlu memastikan validitas data mahasiswa.
Mahasiswa penerima KIP Kuliah perlu memastikan status akademik dan data mereka tetap sesuai dengan kondisi sebenarnya di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).
Perguruan tinggi juga perlu segera memperbarui status mahasiswa yang telah lulus, mengundurkan diri, atau meninggal dunia agar proses penyaluran bantuan berjalan sesuai ketentuan.
Di sisi lain, mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang belum memperoleh bantuan tentu berharap pemerintah dapat memperbaiki tata kelola program tersebut.
Dengan anggaran mencapai Rp 15,32 triliun, pemerintah perlu memastikan bantuan pendidikan benar-benar menjangkau mahasiswa yang masih aktif dan memenuhi persyaratan.
Temuan BPK Picu Sorotan Publik
Temuan penyaluran dana KIP Kuliah kepada mahasiswa yang telah meninggal dunia turut memancing perhatian publik.
Sejumlah warganet menyindir persoalan tersebut dengan istilah “Dana Pendidikan Akhirat”. Sindiran itu menggambarkan kekecewaan masyarakat terhadap lemahnya akurasi pendataan penerima bantuan.
Salah satu komentar yang beredar menyebut mahasiswa miskin yang masih hidup dan membutuhkan bantuan justru berpotensi kehilangan kesempatan akibat persoalan administrasi.
Meski demikian, temuan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan evaluasi menyeluruh untuk memastikan penyebab terjadinya penyaluran yang tidak sesuai ketentuan.
Pembenahan Data Jadi Kunci Perbaikan KIP Kuliah
Temuan BPK mengenai penyaluran dana KIP Kuliah sebesar Rp 2,70 miliar kepada 320 mahasiswa yang telah meninggal dunia menjadi peringatan serius bagi pengelola program bantuan pendidikan.
Persoalan ini tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana korupsi. Namun, temuan tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan, validasi, dan pembaruan data penerima bantuan secara berkala.
Kemdiktisaintek bersama perguruan tinggi perlu memperkuat koordinasi agar penyaluran bantuan tidak lagi mengacu pada data yang sudah tidak valid.
BPK juga mendorong pemulihan kelebihan pembayaran melalui penyetoran ke kas negara sesuai rekomendasi pemeriksaan.
Dengan perbaikan tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat, pemerintah diharapkan mampu memastikan anggaran pendidikan benar-benar dimanfaatkan oleh mahasiswa yang berhak menerima bantuan.
Penulis : S. Lubis
Editor : LBB
Sumber Berita: Laporan BPK IHPS I 2026, Keterangan Dirjen Dikti 21-22 Oktober 2026
Komentar