Jakarta, pilarsatuarah.com – Bareskrim Polri menetapkan tiga perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Salah satu nama yang masuk dalam daftar tersangka ialah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin mengumumkan penetapan tersangka tersebut dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Dalam keterangannya, Asep menyebut tiga tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH,” ujar Asep dalam konferensi pers.
Ketiga nama yang disebut dalam pemberitaan tersebut meliputi:
- LSP – Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri.
- ASN – Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution.
- EH – Irjen Pol. Eko Hadi Santoso.
Penetapan tersebut menjadi perhatian publik karena perkara ini menyangkut dugaan penyadapan terhadap kepala negara serta sejumlah tokoh penting lainnya.
Dugaan Penyadapan Ilegal Berlangsung Sejak 2025
Dalam pemaparannya, Kabareskrim mengungkap dugaan penyalahgunaan sistem Lawful Interception Monitoring System (LIMS).
Penyidik menduga para tersangka memerintahkan penyadapan tanpa mengikuti prosedur yang berlaku. Dugaan tersebut berlangsung dalam rentang 2025 hingga 2026.
Asep menjelaskan bahwa aktivitas penyadapan diduga menyasar nomor telepon Presiden Prabowo Subianto.
“Diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia,” tegas Asep.
Selain penyadapan, penyidik juga mendalami dugaan akses ilegal terhadap sistem elektronik serta penghapusan data hasil penyadapan.
Pada Oktober 2026, para pelaku diduga menghapus sejumlah data elektronik dan log server. Penyidik menduga tindakan tersebut bertujuan menghilangkan jejak aktivitas penyadapan.
Presiden Prabowo Bukan Satu-satunya Target
Kasus ini turut mengungkap dugaan penyadapan terhadap sejumlah pihak lain.
Menurut keterangan Bareskrim, target penyadapan diduga mencakup pejabat negara, tokoh politik, insan media, pengusaha, aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga organisasi kemasyarakatan (ormas).
Perkara tersebut mulai terungkap setelah laporan polisi masuk pada 30 Oktober 2026.
Penyidik kemudian melakukan serangkaian pemeriksaan untuk mengungkap dugaan tindak pidana tersebut. Bareskrim juga mendalami keterlibatan masing-masing pihak dalam aktivitas penyadapan.
Tiga Tersangka Terancam Pasal Berlapis
Bareskrim Polri menerapkan sejumlah ketentuan hukum terhadap ketiga tersangka.
Pasal-pasal yang digunakan dalam perkara ini meliputi:
- Pasal 258 KUHP terkait penyadapan atau intersepsi komunikasi elektronik secara melawan hukum, dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.
- Pasal 332 KUHP terkait akses ilegal terhadap sistem elektronik, dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara.
- Pasal 32 ayat (1) UU ITE terkait perubahan, penghilangan, atau penyembunyian informasi elektronik secara melawan hukum, dengan ancaman pidana maksimal 8 tahun penjara.
Penyidik masih mendalami peran masing-masing tersangka dalam perkara tersebut.
Mutasi 264 Perwira Polri Jadi Sorotan
Perkembangan kasus ini juga menjadi perhatian publik di tengah mutasi besar-besaran di tubuh Polri pada November 2026.
Sebanyak 264 perwira tinggi dan perwira menengah Polri mengalami pergeseran jabatan. Namun, hubungan mutasi tersebut dengan perkara penyadapan masih memerlukan penjelasan resmi dari pihak kepolisian.
Di sisi lain, pengamat politik Effendi Gazali turut menyoroti dugaan penyadapan terhadap Presiden. Ia menilai tindakan tersebut sebagai persoalan serius yang menyangkut keamanan negara.
Hingga Rabu (4/11/2026), proses penyidikan masih berlangsung. Polri menyatakan akan terus mendalami perkara ini dan mengungkap fakta hukum berdasarkan hasil pemeriksaan.
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo kini menjadi sorotan nasional. Publik menantikan perkembangan penyidikan serta pertanggungjawaban hukum para tersangka.
Penulis : S.Lubis
Editor : LBB
Sumber Berita: Konferensi Pers Kabareskrim Bareskrim Polri 3 November 2026
Komentar