Nias Utara, pilarsatuarah.com – Dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler Tahun Anggaran 2025 di SMA Negeri 1 Alasa, Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara, kini menjadi sorotan publik.
Anggaran yang mencapai sekitar Rp1,73 miliar tersebut memicu pertanyaan mengenai transparansi dan realisasi penggunaannya. Sejumlah pihak menilai pengelolaan dana pendidikan itu perlu mendapat pemeriksaan menyeluruh.
Desakan pengusutan pun menguat. Masyarakat, aktivis antikorupsi, serta dua Anggota DPRD Sumatera Utara dari Daerah Pemilihan (Dapil) 8 Kepulauan Nias meminta Inspektorat dan Dinas Pendidikan Sumut turun tangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dana BOSP Rp1,73 Miliar untuk 872 Siswa Dicairkan dalam Dua Tahap
Berdasarkan data realisasi yang dihimpun dari sistem pelaporan, SMAN 1 Alasa memiliki 872 siswa dan menerima dana BOSP Reguler Tahun Anggaran 2025 dalam dua tahap.
Rinciannya sebagai berikut:
- Tahap I: Rp842.795.300, dicairkan pada 22 Januari 2025.
- Tahap II: Rp887.448.700, dicairkan pada 8 Agustus 2025.
Dengan demikian, total anggaran yang tercatat mencapai Rp1.730.244.000.
Dana BOSP merupakan anggaran untuk mendukung operasional satuan pendidikan. Karena itu, masyarakat mempertanyakan kesesuaian antara laporan penggunaan anggaran dan kondisi nyata di lingkungan sekolah.
Meski demikian, besarnya anggaran maupun perbedaan yang dipersoalkan belum dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana. Pemeriksaan dokumen dan realisasi fisik menjadi penting untuk memastikan kebenarannya.
Sejumlah Pos Anggaran Bernilai Ratusan Juta Rupiah Jadi Sorotan
Sejumlah pos penggunaan dana BOSP SMAN 1 Alasa kini menjadi perhatian masyarakat dan aktivis. Pos-pos tersebut memiliki nilai anggaran yang cukup besar.
Berikut beberapa rincian yang menjadi sorotan:
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana: sekitar Rp298 juta, terdiri dari Rp157,1 juta pada Tahap I dan Rp141,7 juta pada Tahap II.
- Honor Guru dan Tenaga Kependidikan: sekitar Rp390 juta dalam satu tahun, dengan Rp215,8 juta pada Tahap I.
- Alat Multimedia Pembelajaran: sekitar Rp160 juta, termasuk Rp98,8 juta pada Tahap II.
- Administrasi Kegiatan Sekolah: sekitar Rp146,3 juta pada Tahap I.
- Pengembangan Perpustakaan: sekitar Rp127,9 juta pada Tahap II.
Sejumlah pihak mempertanyakan kesesuaian nilai anggaran tersebut dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Oleh sebab itu, mereka mendesak pemeriksaan terhadap dokumen pengadaan, bukti pembayaran, serta realisasi barang dan jasa.
Perwakilan Komnas LP-KPK, Agustinus Zebua, mengingatkan bahwa penilaian terhadap penggunaan anggaran harus mengacu pada dokumen yang sah.
“Besarnya anggaran pada suatu pos tidak dengan sendirinya membuktikan adanya penyimpangan. Penilaian harus didasarkan pada dokumen yang sah dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Agustinus dalam keterangannya.
Dugaan Pengadaan SIPLah Fiktif dan SPJ Bermasalah
Sorotan berikutnya mengarah pada penggunaan Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah). Sistem tersebut berfungsi sebagai sarana pengadaan barang dan jasa bagi satuan pendidikan.
Namun, informasi yang dihimpun dari sumber internal memunculkan dugaan ketidaksesuaian antara transaksi dalam aplikasi SIPLah dan kondisi barang yang diterima sekolah.
Beberapa persoalan yang perlu mendapat klarifikasi antara lain:
1. Dugaan ketidaksesuaian laporan belanja
Laporan belanja daring melalui SIPLah diduga tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi fisik barang yang diterima sekolah. Pemeriksaan perlu memastikan jumlah, spesifikasi, dan keberadaan barang sesuai dokumen pengadaan.
2. Dugaan pengadaan fiktif atau pengiriman mendadak
Tim investigasi lapangan disebut menemukan aktivitas pengiriman barang belanja modal secara masif dan mendadak menjelang akhir tahun. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai waktu pengadaan dan kesesuaiannya dengan dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
3. Dugaan penyusunan SPJ secara mendadak
Masyarakat juga mempertanyakan proses verifikasi SPJ BOSP pada tahap sebelumnya. Mereka meminta Inspektorat dan Dinas Pendidikan memastikan apakah seluruh dokumen telah melalui pemeriksaan sesuai ketentuan.
Seorang aktivis antikorupsi di Gunungsitoli mendesak Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan mendalam.
“Jika benar ada pengiriman barang mendadak setelah kasus ini mencuat, itu patut dicurigai sebagai upaya penyusulan aset demi mengelabui pemeriksa. Kita mendesak Inspektorat Provinsi Sumut dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigatif, bukan sekadar audit administratif di atas kertas,” tegasnya.
Pengiriman Meja, Pasir, dan Semen ke Sekolah Picu Pertanyaan
Dugaan ketidaksesuaian realisasi anggaran semakin menjadi perhatian setelah muncul laporan warga dan pantauan tim investigasi di lapangan.
Menurut informasi yang dihimpun, pengiriman logistik ke SMAN 1 Alasa berlangsung secara bertahap menggunakan mobil pikap Mitsubishi L300.
Rinciannya sebagai berikut:
- 20 Oktober 2026: enam unit meja tiba di sekolah.
- 21 Oktober 2026: sebanyak 10 unit meja kembali tiba, sehingga total mencapai 16 unit.
- 26 Oktober 2026 dini hari: satu unit pikap L300 bermuatan pasir dan semen terlihat memasuki area sekolah.
Aktivitas pengiriman tersebut memunculkan pertanyaan mengenai urgensi dan waktu pelaksanaan pengadaan. Masyarakat meminta pihak sekolah menjelaskan apakah pengiriman itu merupakan bagian dari realisasi anggaran yang telah direncanakan atau bentuk pemenuhan kewajiban yang tertunda.
“Apakah pengadaan barang ini merupakan pemenuhan kewajiban yang terlambat atau sekadar langkah ‘panik’ untuk menutupi administrasi setelah adanya kritik dari pengawas?” tanya seorang warga Alasa.
Untuk memastikan persoalan tersebut, pemeriksa perlu mencocokkan tanggal pengiriman dengan kontrak, faktur, bukti pembayaran, dokumen penerimaan barang, dan laporan realisasi anggaran.
Klaim Dana BOSP Masih Tersimpan di Bank Perlu Klarifikasi
Perhatian publik juga muncul setelah berkembang informasi mengenai klaim bahwa dana BOSP masih tersimpan di bank dan dapat digunakan ketika pemeriksaan berlangsung.
Informasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai realisasi kegiatan belajar-mengajar, pemeliharaan sekolah, serta penggunaan anggaran yang seharusnya mendukung operasional pendidikan.
Masyarakat dan pemerhati pendidikan mendesak Kepala SMAN 1 Alasa serta pihak terkait memberikan penjelasan mengenai sejumlah persoalan, antara lain:
- Kesesuaian laporan penggunaan anggaran dengan saldo rekening sekolah.
- Transparansi rincian penggunaan dana BOSP.
- Proses penyusunan dan verifikasi SPJ.
- Mekanisme pertanggungjawaban dana publik.
Masyarakat menegaskan bahwa dana BOSP harus digunakan sesuai peruntukan dan ketentuan yang berlaku. Karena itu, klarifikasi dari pihak sekolah dinilai penting untuk menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang.
Dua Anggota DPRD Sumut Desak Inspektorat Turun Tangan
Dugaan persoalan pengelolaan dana BOSP SMAN 1 Alasa turut mendapat perhatian dari Gedung DPRD Sumatera Utara.
Dua Anggota DPRD Sumut dari Dapil 8 Kepulauan Nias meminta Inspektorat dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara segera melakukan pemeriksaan.
Thomas Dakhi, S.H., M.H., M.I.P., menegaskan bahwa penggunaan dana BOSP harus mengikuti petunjuk teknis yang berlaku.
“Jangan ada tebang pilih. Jangan ada yang membentengi oknum. Inspektorat dan Dinas Pendidikan Sumut harus segera turun ke lapangan, periksa secara transparan. Kalau melanggar juknis, itu pelanggaran hukum,” tegas Thomas Dakhi.
Sementara itu, Pdt. Berkat Kurniawan Laoli dari Fraksi Partai NasDem menyatakan bahwa dana pendidikan merupakan hak siswa. Ia meminta seluruh pihak memastikan anggaran tersebut tidak disalahgunakan.
“Dana BOS ini sudah memiliki petunjuk teknis (juknis) yang sangat jelas dalam pemanfaatannya. Inspektorat serta Dinas Pendidikan, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, punya instrumen paten untuk mengawasi setiap rupiah yang mengalir,” ujar Berkat.
Ia juga menegaskan komitmennya untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran pendidikan.
“Kami tegaskan, saya sebagai Anggota DPRD Sumatera Utara akan melakukan pengawasan ketat. Kami akan panggil pihak-pihak yang terbukti menyalahgunakan anggaran ini,” tegasnya.
Selain itu, Berkat meminta seluruh sekolah di Sumatera Utara, mulai dari SD hingga SMK, membuka rincian penggunaan dana BOSP melalui papan pengumuman sekolah. Langkah tersebut, menurutnya, dapat memudahkan orang tua dan masyarakat menjalankan fungsi pengawasan.
Kepala Sekolah dan Kacabdis Pendidikan Diminta Berikan Klarifikasi
Hingga pemberitaan ini disusun, berbagai dugaan terkait pengelolaan dana BOSP SMAN 1 Alasa masih membutuhkan penjelasan dan pembuktian melalui pemeriksaan resmi.
Publik mendesak Kepala SMAN 1 Alasa, Kepala Cabang Dinas (Kacabdis) Pendidikan Wilayah VIII, serta Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara memberikan klarifikasi mengenai realisasi anggaran, pengadaan barang, dan kelengkapan SPJ.
Pemeriksaan investigatif dinilai penting untuk memastikan apakah penggunaan dana BOSP telah sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan hukum.
Redaksi menegaskan bahwa seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini tetap berhak atas asas praduga tak bersalah. Redaksi Pilar Satu Arah membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya bagi Kepala SMAN 1 Alasa, Kacabdis Pendidikan Wilayah VIII, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, serta seluruh pihak terkait sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Penulis : S. Lubis
Editor : LBB
Komentar