Jakarta, pilarsatuarah.com – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan nasional. Bareskrim Polri menetapkan tiga perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan, akses ilegal, dan penghapusan bukti elektronik.
Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin mengumumkan penetapan tersangka dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026) malam.
Ketiga tersangka tersebut yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN), serta Widyaiswara Kepolisian Utama Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso (EH).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kasus ini semakin menyita perhatian setelah Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu (4/11/2026).
Bareskrim Ungkap Dugaan Penyadapan Melalui Sistem LIMS
Dalam penyidikan, Bareskrim menduga para tersangka memerintahkan penyadapan tanpa prosedur hukum yang semestinya selama periode 2025 hingga 2026.
Penyidik menduga sejumlah nomor telepon masuk ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi, surat permohonan penyidik, maupun laporan polisi.
Padahal, aparat penegak hukum harus menjalankan penyadapan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia,” ujar Asep.
Selain Presiden Prabowo, penyidik juga mengungkap dugaan penyadapan terhadap sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.
Asep menjelaskan bahwa penyidik mendalami dugaan praktik penyadapan tanpa prosedur tersebut sebagai bagian dari proses penegakan hukum.
Dugaan Penghapusan Jejak Digital pada Oktober 2026
Bareskrim juga mendalami dugaan penghapusan file log hasil penyadapan pada komputer sistem LIMS. Para tersangka diduga melakukan tindakan tersebut pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak aktivitas penyadapan.
Seorang petugas yang mengetahui dugaan peristiwa itu kemudian membuat laporan polisi pada 30 Oktober 2026.
Menindaklanjuti laporan tersebut, penyidik Bareskrim langsung mengamankan sistem komputasi dan mengumpulkan bukti elektronik untuk kepentingan penyidikan.
Dalam proses penyidikan, polisi telah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli. Selain itu, penyidik menyita 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, serta empat buah flashdisk.
Bareskrim kemudian menetapkan ketiga perwira tinggi Polri tersebut sebagai tersangka.
Listyo Sigit Dicopot dari Jabatan Kepala Staf Kepresidenan
Perkembangan kasus ini turut berdampak pada jabatan Listyo Sigit Prabowo di lingkungan Istana Kepresidenan.
Pada Rabu (4/11/2026), Presiden Prabowo Subianto menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemberhentian Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keputusan tersebut dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
“Bapak Presiden telah menandatangani keputusan presiden mengenai pemberhentian Saudara Listyo Sigit Prabowo dalam kapasitasnya sebagai Kepala Staf Kepresidenan,” ujar Prasetyo.
Untuk mengisi kekosongan jabatan, Presiden menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Staf Kepresidenan.
Ariyo sebelumnya menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden.
Istana Tegaskan Pelayanan Polri Tetap Berjalan
Di tengah perkembangan kasus tersebut, pemerintah menegaskan bahwa dugaan penyadapan ilegal tidak mencerminkan kebijakan institusi Polri secara keseluruhan.
Istana juga telah berkoordinasi dengan Kapolri untuk memastikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat tetap berjalan normal.
Dengan demikian, masyarakat tetap dapat mengakses pelayanan kepolisian, termasuk melaporkan tindak pidana dan memperoleh perlindungan hukum.
Sementara itu, penanganan perkara terhadap ketiga tersangka tetap berjalan melalui proses penyidikan sesuai ketentuan hukum.
Dugaan Penyadapan Jadi Sorotan terhadap Privasi dan Keamanan Data
Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo turut memunculkan perhatian terhadap perlindungan privasi dan keamanan komunikasi masyarakat.
Jika penyadapan dilakukan tanpa dasar hukum dan prosedur yang sah, praktik tersebut berpotensi menimbulkan persoalan serius terkait perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum.
Karena itu, kasus ini menjadi pengingat bahwa setiap tindakan penyadapan harus memiliki dasar hukum, mengikuti prosedur, serta menjalankan prinsip perlindungan terhadap hak warga negara.
Masyarakat, termasuk warga Sumatera Utara, perlu memahami bahwa penggunaan kewenangan aparat penegak hukum harus tetap berada dalam koridor hukum.
Asas Praduga Tak Bersalah Tetap Berlaku
Meski Bareskrim telah menetapkan tiga perwira tinggi Polri sebagai tersangka, proses hukum terhadap mereka masih berlangsung.
Status tersangka tidak serta-merta membuktikan seseorang bersalah. Oleh karena itu, seluruh pihak tetap harus menghormati asas praduga tak bersalah hingga pengadilan menjatuhkan putusan berkekuatan hukum tetap.
Penyidik juga harus menjalankan proses hukum secara profesional, transparan, dan objektif demi memastikan keadilan bagi semua pihak.
Penulis : S. Lubis
Editor : LBB
Komentar