Jakarta, pilarsatuarah.com – Skandal dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan publik. Dalam perkara ini, Bareskrim Polri disebut telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka terkait dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.
Dugaan praktik tersebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Perkara ini turut menyeret nama sejumlah pejabat negara dan tokoh politik.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto disebut langsung membentuk tim khusus untuk mengusut perkara tersebut. Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin memimpin tim itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Bapak Kapolri telah mencermati, mengikuti, dan mendengarkan berbagai isu dan perkembangannya terkait informasi yang menjadi perhatian publik,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam konferensi pers di Mabes Polri, Kamis (5/11/2026).
Empat Jenderal Polri Jadi Tersangka, Siapa Saja?
Bareskrim Polri menyebut empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal. Berikut nama-nama yang disebut dalam perkara tersebut beserta dugaan peran masing-masing:
- Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri sekaligus mantan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), diduga berperan sebagai pengarah dan penanggung jawab puncak operasional.
- Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution, Kadivkum Polri, diduga menjalankan fungsi teknis operasional.
- Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri, diduga melakukan akses ilegal sekaligus mengeksekusi penghapusan data rekaman sadapan.
- Irjen Pol. Slamet Uliandi, mantan Kadiv TIK Polri, diduga menentukan otoritas dan memberikan persetujuan. Seluruh proses pemantauan hingga penghapusan rekaman disebut harus melalui persetujuannya.
Penyidik mengumumkan penetapan tiga tersangka pertama pada Selasa (3/11/2026). Selanjutnya, Bareskrim menetapkan Slamet Uliandi sebagai tersangka keempat pada Kamis (5/11/2026).
“Peningkatan status tersangka dengan inisial SU (Slamet Uliandi),” ujar Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto, Kamis (5/11/2026).
Menurut informasi yang tercantum dalam laporan, penyidik menahan Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Sementara itu, Slamet Uliandi belum menjalani penahanan karena alasan kesehatan.
Dugaan Penyadapan Diduga Menyasar Sejumlah Pejabat dan Tokoh
Bareskrim menyebut dugaan penyadapan tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah kelompok lain juga disebut masuk dalam sasaran pemantauan, antara lain:
- Menteri dan pejabat negara;
- Tokoh politik lintas partai;
- Media dan jurnalis;
- Tokoh organisasi kemasyarakatan;
- Aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM);
- Pengusaha.
Dugaan tersebut menimbulkan perhatian luas karena menyangkut privasi komunikasi dan keamanan sejumlah pihak.
Modus Dugaan Penyadapan: Memanfaatkan Sistem Resmi Negara LIMS
Salah satu aspek yang menjadi sorotan dalam perkara ini adalah dugaan penggunaan Lawful Interception Management System (LIMS). Sistem tersebut merupakan perangkat pemantauan komunikasi elektronik yang semestinya beroperasi berdasarkan ketentuan hukum yang ketat.
Bareskrim menduga sejumlah nomor telepon masuk ke server LIMS tanpa verifikasi, surat permohonan penyidik, laporan polisi, maupun keterkaitan dengan proses penegakan hukum.
Penyidik juga menduga adanya perintah penghapusan berkas hasil penyadapan pada awal Oktober 2026.
“Pada awal Oktober 2026, tersangka AS meminta izin untuk melakukan penghapusan hasil penyadapan kepada SU, dan tersangka SU meng-ACC melakukan penghapusan terhadap file hasil penyadapan selama ini,” papar Brigjen Suhermanto.
Dalam proses penyidikan, polisi memeriksa 13 saksi dan lima ahli. Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti elektronik, yakni 11 telepon genggam, satu iPad, dan empat flashdisk.
Para tersangka disebut menghadapi sangkaan berdasarkan Pasal 258 KUHP, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE. Perkara tersebut disebut memiliki ancaman pidana hingga 10 tahun penjara.
Prabowo Copot Listyo Sigit dari Jabatan Kepala Staf Kepresidenan
Presiden Prabowo Subianto disebut mengambil langkah tegas dengan memberhentikan Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu (4/11/2026), setelah penetapan status tersangka.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan keputusan tersebut di Istana Kepresidenan.
“Pagi hari tadi Bapak Presiden telah mengambil keputusan dan telah menandatangani keputusan presiden berkenaan dengan pemberhentian Saudara Listyo Sigit Prabowo dalam kapasitas beliau sebagai Kepala Staf Kepresidenan,” ujar Prasetyo.
Prabowo kemudian menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Staf Kepresidenan.
Listyo Sigit disebut baru menjabat KSP selama 36 hari, terhitung sejak 1 Oktober 2026. Sebelumnya, ia memimpin institusi Polri selama hampir enam tahun.
Bahlil Bantah Terlibat dan Ancam Somasi 3×24 Jam
Di tengah berkembangnya perkara tersebut, nama Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, ikut terseret dalam isu yang beredar di media sosial.
Narasi yang beredar menyebut seorang ketua umum partai politik berada di kawasan Widya Chandra beberapa jam sebelum penangkapan tersangka dugaan penyadapan.
Bahlil membantah keterlibatannya saat berada di Ambon, Maluku, Sabtu (7/11/2026), seusai melantik pengurus DPD Partai Golkar Maluku.
“Terkait proses penyadapan ke kepala negara dan beberapa pihak, kami meminta pada kepolisian untuk mengusut tuntas hal tersebut. Berkaitan dengan hal itu, saya juga disadap,” kata Bahlil.
“Gimana mungkin saya bisa ikut mengatur penyadapan, sementara saya juga disadap?” tegasnya.
Bahlil juga memberikan tenggat waktu 3×24 jam kepada pihak yang menuduhnya untuk menyampaikan klarifikasi. Jika pihak tersebut tidak memberikan penjelasan, ia mengancam akan melayangkan somasi dan menempuh jalur hukum.
“Saya minta kepada pihak yang menggulirkan isu itu, jangan asal bicara dan saya minta polisi usut tuntas. Kepada beberapa orang yang sudah mencatut nama saya, saya akan memberikan somasi 3×24 jam terhitung sejak hari ini. Kalau tidak mengklarifikasinya, saya akan melakukan proses hukum,” ujarnya.
Jokowi Irit Bicara, PKB dan Demokrat Dukung Langkah Polri
Presiden ke-7 RI Joko Widodo memilih memberikan tanggapan singkat ketika namanya ikut dikaitkan dengan perkara tersebut. Jokowi menyampaikan pernyataannya di sela persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026).
Ia menegaskan bahwa seluruh pihak harus mematuhi hukum.
Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrat menyatakan dukungan terhadap langkah Polri untuk mengusut perkara dugaan penyadapan tersebut hingga tuntas.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat juga meminta penyidik mendalami dugaan makar. Saat berada di Jember, Sabtu (7/11/2026), ia menyampaikan bahwa dugaan penyadapan dapat masuk dalam kategori makar apabila melibatkan pihak asing dan hasilnya digunakan untuk mengancam kedaulatan negara.
Kompolnas Siapkan Kajian Etik, Polri Belum Jadwalkan Sidang
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) disebut tengah menyiapkan kajian etik terhadap empat jenderal yang terseret dalam perkara ini.
Di sisi lain, Mabes Polri juga menyiapkan sidang Komisi Kode Etik Polri (KEPP). Namun, hingga informasi tersebut disampaikan, Polri belum menetapkan jadwal pelaksanaan sidang etik.
Perkara dugaan penyadapan ini masih menyisakan sejumlah pertanyaan, mulai dari motif, pihak yang pertama kali memberikan perintah, hingga keseluruhan rangkaian peristiwa.
Status tersangka bukan merupakan vonis bersalah. Seluruh dugaan harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Redaksi Pilar Satu Arah membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.
Penulis : S. Lubis
Editor : LBB
Komentar