Tapteng, pilarsatuarah.com – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Pemkab Tapteng) secara resmi menetapkan status Tanggap Darurat Bencana Banjir untuk wilayah Kecamatan Tukka dan Kecamatan Badiri. Keputusan ini berlaku selama 14 hari, terhitung sejak 27 September hingga 10 Oktober 2026.
Penetapan status darurat tersebut diputuskan dan ditegaskan langsung oleh Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, SH., MH., saat memimpin Rapat Koordinasi Penetapan Status Tanggap Darurat di Ruang Rapat Cendrawasih, Kantor Bupati Tapanuli Tengah, Pandan, pada Rabu, 30 September 2026.
Langkah cepat ini diambil sebagai respons atas banjir susulan yang melanda kedua kecamatan tersebut pada Sabtu, 26 September 2026. Bencana dipicu oleh tingginya intensitas curah hujan yang mengguyur sebagian besar wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, di tengah kondisi sejumlah sarana dan prasarana publik yang masih dalam proses pemulihan pascabencana sebelumnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam arahannya di hadapan jajaran pemerintah daerah dan unsur Forkopimda, instansi vertikal, Bupati Masinton Pasaribu menekankan pentingnya aksi cepat yang terintegrasi. Penanganan bencana harus berjalan secara gotong royong dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) demi keselamatan serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat terdampak.
“Penanganan bencana harus dilakukan secara bersama-sama, terpadu, dan terkoordinasi agar masyarakat yang terdampak dapat segera memperoleh bantuan dan pelayanan yang dibutuhkan. Tanggap darurat kita putuskan hari ini agar kita punya payung hukum dan bisa segera bergerak cepat di lapangan,” ujar Bupati Masinton.
Bupati juga mengingatkan bahwa fenomena cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi saat ini tengah melanda berbagai wilayah di Indonesia Sepanjang September ini, kabupaten/kota di Sumatra Utara, Aceh, hingga Sumatra Barat mengalami bencana serupa, termasuk banjir bandang yang sempat melumpuhkan aktivitas warga.
“Kondisi ini adalah ujian bersama. Kuncinya adalah kebersamaan dan tidak saling menyalahkan. Tugas kita semua, baik Pemkab, Forkopimda, hingga instansi vertikal adalah bekerja fokus demi satu tujuan membantu masyarakat Tapanuli Tengah yang sedang tertimpa musibah,” tambahnya.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Bupati merumuskan sejumlah instruksi teknis dan langkah konkret yang wajib ditindaklanjuti oleh dinas terkait beserta segenap tim satgas penanggulangan bencana :
1. Penyiapan Lokasi dan Standar Operasional Pengungsian :
-Titik Evakuasi : Fokus konsentrasi evakuasi di Kecamatan Tukka dipusatkan pada beberapa titik rawan, antara lain Desa/Kelurahan Bonalumban, Hutanabolon, dan Sipange.
-Kelengkapan Fasilitas (SOP Pengungsian) : Dinas Sosial bersama BPBD, dibantu personel TNI/Polri dan Basarnas, diinstruksikan untuk segera mendirikan tenda pengungsian. Setiap titik pengungsian wajib memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) lengkap yang mencakup ketersediaan tenda, genset cadangan listrik, fasilitas MCK/toilet portabel, pasokan air bersih, serta dapur umum.
2. Pembangunan Akses Transportasi Sementara :
-Menanggapi putusnya sejumlah jembatan penghubung yang mengisolasi permukiman warga, Pemkab Tapteng menginstruksikan pembuatan jembatan darurat berbasis material kayu secara bergotong royong sembari menunggu perbaikan permanen dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR).
3. Infrastruktur Kelistrikan dan Permukiman Relokasi :
-Melalui koordinasi langsung dengan pimpinan PT PLN Wilayah Sibolga-Tapteng, Pemkab mendorong penyambungan instalasi listrik ke area hunian sementara, dan hunian tetap.
4. Sinergi Logistik dan Pemantauan Cuaca
-Perum Bulog dan Pertamina dipastikan siap menyokong ketersediaan pasokan beras, bahan pangan, listrik, serta tabung gas untuk kebutuhan dapur umum.
-BMKG Stasiun Pinangsori diminta untuk memberikan pembaruan (update) informasi perkiraan cuaca secara berkala kepada Satgas Bencana sebagai langkah antisipasi dini potensi curah hujan tinggi susulan.
Turut hadir, Wakil Bupati Tapanuli Tengah Mahmud Efendi,SH, Da
Penulis : S. Lubis
Editor : Yos
Komentar