Medan, pilarsatuarah.com – Kuasa hukum warga Gang Anggrek melalui Kantor Hukum Pelita Konstitusi mengapresiasi komitmen Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Medan, Muhammad Yunus, S.STP, yang segera melaksanakan pembongkaran tembok penghambat akses masyarakat.
Tembok tersebut berada di Gang Anggrek, Lingkungan IV, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. Komitmen pembongkaran ini menjadi harapan baru bagi warga yang selama ini memperjuangkan akses jalan, termasuk jalur menuju masjid, Sabtu (7/11/2026).
Tim kuasa hukum warga terdiri dari Dongan Nauli Siagian, S.H., M.H., Haris Dermawan, S.H., M.H., Bayu Subronto, S.H., Satria Adiguna, S.H., M. Rizky Haris, S.H., serta Abdu Fadly Ansor Dwiky, S.H., M.H.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kuasa Hukum Apresiasi Komitmen Satpol PP Medan
Kuasa hukum menilai komitmen Kasatpol PP Kota Medan beserta jajarannya sebagai bentuk respons terhadap aspirasi masyarakat. Langkah ini juga menjadi tindak lanjut penegakan aturan oleh Pemerintah Kota Medan.
Sebelumnya, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim Cikataru) Kota Medan telah menyampaikan pemberitahuan agar pihak terkait membongkar tembok secara mandiri. Namun, proses tersebut kemudian berlanjut ke tahap penindakan oleh Satpol PP Kota Medan.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada Kasatpol PP Kota Medan, Bapak Muhammad Yunus, S.STP, yang telah menunjukkan komitmen untuk segera melakukan pembongkaran. Ini merupakan harapan masyarakat Gang Anggrek yang selama ini memperjuangkan hak atas akses jalan, termasuk akses menuju masjid,” ujar Dongan Nauli Siagian, S.H., M.H.
Dongan menjelaskan bahwa dinamika sebelumnya terkait pembongkaran tembok muncul akibat miskomunikasi dan perbedaan pemahaman dalam koordinasi. Kini, komunikasi antara warga, kuasa hukum, dan Satpol PP Kota Medan telah berjalan dengan baik.
“Kami mengapresiasi sikap terbuka Kasatpol PP Kota Medan yang telah membangun komunikasi dengan baik. Kami memahami bahwa dalam menjalankan tugas pemerintahan diperlukan koordinasi dan komunikasi antar pihak, sehingga tidak terjadi kesalahan seperti kemarin,” ungkapnya.
Pembongkaran Harus Segera Terlaksana di Lapangan
Meski menyambut baik komitmen tersebut, Dongan menegaskan bahwa perjuangan warga belum berakhir. Pihaknya akan terus mengawal proses hingga petugas benar-benar membongkar tembok dan membuka kembali akses masyarakat.
Ia juga berharap seluruh jajaran Pemerintah Kota Medan, khususnya Satpol PP, berkoordinasi dengan dinas terkait serta TNI-Polri. Dengan demikian, pelaksanaan pembongkaran dapat berjalan sesuai ketentuan hukum dan tidak menimbulkan persoalan baru.
“Kami berharap seluruh jajaran Pemerintah Kota Medan dapat berkoordinasi dengan baik. Kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas. Tidak perlu lagi ada kesalahpahaman ataupun polemik berkepanjangan,” tegas Dongan.
Menurutnya, seluruh pihak harus memiliki tujuan yang sama, yakni menyelesaikan persoalan Gang Anggrek secara baik, profesional, dan sesuai hukum.
Dongan turut menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Medan Rico Waas, BPN Kota Medan, PKPCKTR Medan, serta Kasatpol PP Kota Medan atas perhatian dan respons terhadap keluhan warga Gang Anggrek terkait dugaan penembokan ilegal tersebut.
“Mari kita kedepankan komunikasi, sinergi, dan penyelesaian yang baik demi kepentingan masyarakat,” ujarnya.
“Kami akan terus mengawal proses ini sampai tembok dibongkar dan akses publik Gang Anggrek benar-benar kembali terbuka. Ini bukan semata-mata persoalan satu gang, tetapi menyangkut kepentingan masyarakat dan kepastian penegakan hukum,” tambahnya.
Kuasa Hukum Soroti Dugaan Kelebihan Luas SHM
Dalam pernyataan tegasnya, kuasa hukum warga turut menyoroti persoalan dugaan ketidaksesuaian luas tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2790.
“NEGARA TIDAK BOLEH KALAH DENGAN MAFIA TANAH.”
Dongan menegaskan bahwa persoalan Gang Anggrek tidak hanya menyangkut tembok dan akses jalan. Perkara ini juga berkaitan dengan kepentingan masyarakat, perlindungan akses publik, serta wibawa penegakan hukum.
Menurutnya, tidak boleh ada pihak yang merasa lebih berkuasa daripada hukum. Kepentingan perseorangan juga tidak boleh mengesampingkan hak masyarakat.
Apabila pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran hukum, pihak berwenang harus mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam hal ini, kuasa hukum menyebut bahwa SHM Nomor 2790 atas nama SB mencantumkan luas tanah 1.394 meter persegi. Namun, berdasarkan perhitungan pihaknya di lapangan, luas fisik tanah tersebut mencapai 1.943 meter persegi.
Atas temuan tersebut, kuasa hukum telah mengirimkan surat resmi kepada Kantor BPN Kota Medan. Mereka meminta BPN melakukan pengembalian tapal batas terhadap SHM Nomor 2790 guna memastikan kesesuaian luas dan batas tanah.
Selain dugaan kelebihan luas, kuasa hukum juga menyoroti proses jual beli antara ahli waris Bapak Kardi dan SB. Mereka menilai proses tersebut memiliki indikasi cacat prosedur yang perlu mendapat pemeriksaan lebih lanjut.
“Kami percaya Pemerintah Kota Medan dan BPN Kota Medan dapat menyelesaikan persoalan ini secara profesional, transparan, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Dongan, yang juga menjabat sebagai Ketua LBH Gerakan Pemuda Ansor Sumatera Utara.
Warga Gang Anggrek Menuntut Kepastian Hukum
Dongan menegaskan bahwa pihaknya tidak menginginkan konflik berkepanjangan. Kuasa hukum bersama warga hanya mengharapkan penyelesaian yang adil, kepastian hukum, serta pemulihan akses masyarakat Gang Anggrek.
“Kami tidak menginginkan konflik berkepanjangan. Kami menginginkan penyelesaian, kepastian hukum, dan kembalinya akses masyarakat Gang Anggrek,” pungkasnya.
Perjuangan warga Gang Anggrek kini menantikan realisasi pembongkaran tembok di lapangan. Warga berharap Pemerintah Kota Medan segera menuntaskan persoalan tersebut agar akses publik kembali berfungsi dan masyarakat dapat beraktivitas tanpa hambatan.
Penulis : S.Lubis
Editor : LBB
Komentar