Medan, pilarsatuarah.com – Video banjir di Gang Anggrek, Sunggal, menjadi bukti paling telak bahwa tembok pagar milik Syaiful Bahri telah menjadi bencana bagi warga.
Dalam video kiriman warga ke meja redaksi pada Kamis (5/11/2026) pagi, terlihat Jalan Seroja 1 Gang Anggrek sudah berubah menjadi sungai. Air hujan yang baru turun belum sampai 1 jam langsung meluap, merendam jalan dan masuk ke dalam rumah-rumah warga.
Terdengar jelas suara warga dalam video tersebut yang berteriak pilu:
“Akibat jalan ditutup, rumah warga pada banjir semua.”
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Warga menilai, tembok yang belum juga dibongkar Pemko Medan itu menghambat aliran air hujan menuju parit besar. Akibatnya air tertahan, berbalik arah, dan menghantam permukiman warga.
“Ini bukti nyata, bukan lagi katanya. Video ini buktinya. Kalau tembok ini tidak segera dibongkar Satpol PP hari ini juga, hujan susulan akan membuat kami tenggelam,” tegas warga yang didampingi kuasa hukum warga dari Pelita Konstitusi Medan.
Masyarakat Gang Anggrek kini mendesak Wali Kota Medan dan Satpol PP Pemko Medan untuk segera melakukan eksekusi pembongkaran tembok hari ini juga, tanpa menunggu korban lebih banyak.
SP-3 SUDAH TERBIT, BATAS 1×24 JAM SUDAH LEWAT
Seperti diberitakan media ini sebelumnya, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim Cikataru) Kota Medan resmi menerbitkan Surat Peringatan III (SP-3) Nomor 600.1.15.2/SP-3639 tanggal 30 Oktober 2026 untuk pembongkaran tembok ilegal yang menutup akses Gang Anggrek.
Surat SP-3 ditandatangani Kabid Penataan Bangunan dan Lingkungan, Dicky Rahmaedani, S.E., M.T.
Isi SP-3 tegas:
“Wajib bongkar mandiri dalam tenggang waktu 1×24 jam sejak SP-3 diterima. Apabila tidak dilaksanakan, maka akan dilakukan pembongkaran oleh Satpol PP Kota Medan dan/atau Tim Terpadu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku!”
Dasar hukum SP-3 sangat kuat: UU No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung, UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang, PP No. 16/2021 tentang Bangunan Gedung dan PP No. 21/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Tembusan SP-3 bahkan langsung ke Wali Kota Medan, Kadis PKPCKTR, Kasat Pol PP Kota Medan, Kadis PMPTSP, Camat Medan Sunggal dan Lurah Sunggal.
KUASA HUKUM WARGA: DESAK KASAT POL PP BERTINDAK!
Menyikapi terbitnya SP-3 tersebut, Kuasa Hukum Warga Gang Anggrek menyambut gembira namun juga mendesak Pemko Medan agar tidak berhenti sebatas surat-menyurat saja.
“Kami apresiasi ketegasan Dinas Perkim Cikataru Kota Medan yang telah menerbitkan SP-3. Ini bukti negara masih hadir. Tapi kenapa sudah 2 hari surat Monev dari Dinas Perkim tidak ditindaklanjuti Kasatpol PP, ada apa ini?!” heran Dongan.
“Sekarang bolanya ada di Pemko Medan melalui Kasat Pol PP Kota Medan,” tegas Kuasa Hukum Warga, Dongan Nauli Siagian, S.H., M.H. didampingi timnya kepada media, Jumat (6/11/2026).
“Jangan kasih ampun lagi! Tembok ilegal di Gang Anggrek ini jelas melanggar hukum, tidak ada PBG, menutup akses jalan umum akibatnya menyengsarakan warga. Jika dalam 1×24 jam pemilik tidak bongkar mandiri, kami desak Kasat Pol PP Kota Medan untuk langsung turun dengan Tim Terpadu membongkar paksa! Tidak ada negosiasi lagi,” desaknya dengan nada tinggi.
Kuasa hukum menambahkan, warga sudah sangat lama menderita akibat penutupan akses tersebut. Anak sekolah, warga mau ke masjid, ibu hamil, hingga ambulans kesulitan melintas.
“Kami minta Wali Kota Medan Bapak Rico Waas untuk memerintahkan langsung Kasat Pol PP agar mengeksekusi. Ini ujian wibawa Pemko Medan. Jangan sampai Pemko kalah dengan pelanggar! Warga Sunggal kawal terus,” tutupnya.
KASATPOL PP BUNGKAM SAAT DIHUBUNGI
Awak media mencoba menghubungi Kasatpol PP Pemko Medan, Yunus, pada Jumat (6/11/2026) baik melalui aplikasi WhatsApp maupun telepon langsung melalui seluler. Namun sampai berita ini ditayangkan, Kasatpol PP Yunus bungkam dan tidak menjawab sedikit pun, sehingga menimbulkan tanda tanya besar dari warga. Hingga berita ini diterbitkan, pemilik tembok ilegal berinisial SB belum juga melakukan pembongkaran mandiri.
Dugaan keterlambatan eksekusi dan dugaan adanya pembiaran adalah klaim dari kuasa hukum dan warga. Redaksi
masih membuka ruang hak jawab bagi Kasatpol PP Kota Medan, Yunus, Pemko Medan, dan pemilik tembok berinisial SB.
Penulis : S. Lubis
Editor : LBB
Komentar