Medan, pilarsatuarah.com – Warga Gang Anggrek, Sunggal, Medan, menyambut gembira langkah pemerintah. BPN dan SDABMBK Kota Medan turun langsung ke lokasi pada Rabu (4/11/2026).
Kedua instansi tersebut meninjau lokasi tembok yang menutup akses jalan umum. Warga Gang Anggrek mendapat pendampingan hukum dari Kantor Hukum Pelita Konstitusi.
Peninjauan ini menyusul penerbitan SP3 oleh Dinas Perkim Kota Medan. SP3 tersebut berkaitan dengan polemik penembokan jalan oleh Syaiful Bahri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Warga menilai kehadiran pemerintah sebagai langkah penting. Mereka berharap pemerintah segera membongkar tembok yang menghambat akses jalan.
“Warga sangat berbahagia. Akhirnya negara hadir. BPN dan SDABMBK turun langsung untuk melihat fakta bahwa ini merupakan jalan umum yang digunakan warga sejak tahun 1956, bukan jalan pribadi,” ujar kuasa hukum warga dari Pelita Konstitusi.
Data Tahun 1999 Jadi Sorotan Kuasa Hukum
Dalam peninjauan lapangan, tim Pelita Konstitusi kembali menyoroti kejanggalan data. Suasana berlangsung tegang, tetapi tetap kondusif.
Kuasa hukum mengungkap data tahun 1999 yang sebelumnya dibacakan pihak SDABMBK Kota Medan. Data tersebut muncul sebelum pihak Syaiful Bahri melakukan penembokan.
Warga mempertanyakan penggunaan data tersebut. Mereka mengklaim telah menggunakan Gang Anggrek sebagai akses umum sejak tahun 1956.
“Ini fatal! Bagaimana mungkin data tahun 1999 dijadikan dasar untuk menembok jalan umum yang faktanya sudah menjadi akses warga sejak tahun 1956? Ini jelas penyesatan data,” tegas Dongan Nauli Siagian, S.H., M.H., bersama tim Pelita Konstitusi.
Warga menduga data tersebut menjadi dasar pembenaran penembokan jalan secara sepihak. Mereka meminta pemerintah segera mengklarifikasi persoalan ini.
Pelita Konstitusi Desak SDABMBK Cabut Surat
Kantor Hukum Pelita Konstitusi mendesak SDABMBK Kota Medan segera mencabut surat yang merujuk pada data tahun 1999.
“Kami meminta SDABMBK mencabut surat itu. Surat tersebut kami nilai cacat hukum dan menyesatkan. Tidak bisa data 1999 mengalahkan fakta historis 1956,” tegas Dongan Nauli Siagian.
Pelita Konstitusi juga meminta BPN Kota Medan, SDABMBK, Dinas Perkim, dan Kecamatan Medan Sunggal segera berkoordinasi.
Mereka mendesak seluruh instansi mempercepat pembongkaran tembok Gang Anggrek. Kuasa hukum menilai pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk memulihkan akses jalan warga.
Warga Desak Pembongkaran Tembok Segera
Warga Gang Anggrek mengaku telah lama merasakan dampak penutupan jalan. Anak-anak sekolah harus menempuh jalur memutar.
Warga juga mengeluhkan akses ambulans yang terhambat. Kondisi tersebut menambah keresahan masyarakat.
“Warga sudah terlalu lama menderita. Jalan umum ditembok. Anak sekolah harus memutar jauh. Ambulans tidak bisa masuk. Cukup! Bongkar sekarang juga!” teriak seorang warga.
Teriakan tersebut mendapat sambutan dari warga lainnya. Mereka meminta Pemko Medan segera mengambil tindakan.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkim Kota Medan, John Ester Lase, S.T., M.Si., belum menjawab konfirmasi awak media.
Konfirmasi tersebut menyangkut ketidakhadiran perwakilan Dinas Perkim dalam peninjauan lapangan pada Rabu (4/11/2026).
Warga Bersama Pelita Konstitusi Terus Mengawal
Hingga berita ini terbit, warga Gang Anggrek dan tim Pelita Konstitusi masih menunggu jadwal resmi pembongkaran tembok dari Pemko Medan.
Warga menegaskan komitmen mereka untuk terus mengawal proses penyelesaian sengketa. Mereka ingin pemerintah segera memulihkan akses jalan yang selama ini digunakan masyarakat.
Kehadiran BPN dan SDABMBK menjadi momentum penting bagi perjuangan warga. Masyarakat berharap pemerintah segera mengambil tindakan nyata.
Warga bersama Pelita Konstitusi akan terus memperjuangkan akses jalan Gang Anggrek hingga persoalan ini tuntas.
Penulis : Red/Tim
Editor : LBB
Komentar