Medan, pilarsatuarah.com – Perkembangan baru muncul dalam perkara dugaan pemalsuan dokumen yang dilaporkan Dewi Susanti. Setelah penyidik menjalankan proses penyidikan selama kurang lebih 10 bulan, Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Sumatera Utara disebut telah mengeluarkan hasil pemeriksaan tanda tangan.
Menurut pihak pelapor, hasil pemeriksaan Labfor menyatakan tanda tangan Dewi Susanti nonidentik atau berbeda dengan tanda tangan dalam barang bukti. Temuan tersebut kini menjadi perhatian dalam proses penegakan hukum atas perkara yang berkaitan dengan gugatan perdata di Pengadilan Negeri (PN) Stabat.
Perkara perdata tersebut tercatat dengan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN.Stb. Selain itu, perkara ini juga memunculkan sejumlah pertanyaan dari pihak Dewi Susanti terkait proses pemanggilan dan penggunaan dokumen dalam persidangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Putusan Verstek Jadi Sorotan
Dalam perkara perdata tersebut, PN Stabat menjatuhkan putusan verstek, yakni putusan tanpa kehadiran pihak tergugat. Dewi Susanti mengaku tidak pernah mengetahui adanya gugatan itu. Ia juga menyatakan tidak pernah menerima relaas panggilan sidang.
Menurut keterangan pihak terkait, rumah penggugat dan tergugat bahkan berada berdampingan. Kondisi tersebut turut menjadi sorotan kuasa hukum Dewi Susanti.
Atas dasar itu, Dewi Susanti melaporkan dugaan pemalsuan bukti surat dan tanda tangan yang diduga digunakan dalam proses gugatan perdata di PN Stabat.
Kuasa Hukum Minta Penyidik Tindak Lanjuti Hasil Labfor
Kuasa hukum Dewi Susanti, Rawi, menilai hasil pemeriksaan Labfor Polda Sumatera Utara perlu mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum.
Ia berharap penyidik segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut secara profesional dan transparan.
“Dengan adanya hasil pemeriksaan Labfor yang menyatakan tanda tangan nonidentik, kami berharap penyidik dapat menindaklanjuti perkara ini secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegas pihak kuasa hukum.
Menurut Rawi, hasil pemeriksaan tersebut menjadi salah satu perkembangan penting dalam laporan yang Dewi Susanti sampaikan kepada aparat penegak hukum.
Kuasa Hukum Soroti Dugaan Kejanggalan Perkara Perdata
Rawi juga menyoroti rekam jejak pihak berinisial NS. Menurut keterangannya, NS telah menjalani 13 perkara di PN Stabat sepanjang 2022 hingga 2025. Ia menyebut NS selalu memperoleh kemenangan dalam perkara-perkara tersebut.
Namun demikian, Rawi meminta lembaga pengawas peradilan menelaah informasi tersebut secara objektif dan berdasarkan data yang akurat.
Selain itu, ia mengungkapkan dugaan adanya hubungan atau permainan terselubung antara NS dan oknum di PN Stabat. Meski demikian, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian lebih lanjut. Hingga saat ini, redaksi tidak menyajikannya sebagai fakta hukum yang telah terbukti.
Rawi turut menyebut bahwa masyarakat Pangkalan Brandan mengenal NS dengan julukan “Mafia Peradilan”. Ia menegaskan bahwa sebutan tersebut merupakan klaim mengenai julukan yang berkembang di masyarakat, bukan berdasarkan putusan pengadilan.
Minta Pengawasan MA, KY, Kejaksaan, dan Kapolri
Untuk mendorong transparansi serta akuntabilitas penanganan perkara, Rawi meminta sejumlah lembaga negara memberikan perhatian dan melakukan pengawasan.
Lembaga yang ia sebut antara lain Mahkamah Agung (MA), Badan Pengawasan MA, Kejaksaan Agung, Kapolri, Komisi Yudisial (KY), Komisi III DPR RI, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurutnya, pengawasan tersebut penting untuk memastikan aparat menjalankan proses penegakan hukum secara independen, objektif, dan sesuai prinsip keadilan.
Selanjutnya, ia berharap aparat penegak hukum mengusut laporan Dewi Susanti secara menyeluruh. Ia juga meminta penyidik mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat apabila menemukan bukti yang cukup.
Kuasa Hukum Apresiasi Polda Sumut
Di sisi lain, Rawi selaku kuasa hukum Dewi Susanti menyampaikan apresiasi kepada Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H., beserta jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumut.
Rawi berharap aparat terus mengawal penanganan perkara tersebut hingga penyidik memperoleh kejelasan hukum. Dengan demikian, pihak pelapor dapat memperoleh kepastian hukum atas laporan yang telah mereka ajukan.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak berinisial NS maupun pihak PN Stabat terkait berbagai dugaan yang muncul dalam pemberitaan ini.
Penulis : S.Lubis
Editor : LBB
Komentar