Medan, pilarsatuarah.com – Polda Sumatera Utara membawa kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Ikan Modern Kota Sibolga ke tahap penuntutan. Ditreskrimsus Polda Sumut menyerahkan empat tersangka beserta barang bukti kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut), Kamis (5/11/2026).
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan berkas perkara lengkap atau P-21. Dengan demikian, penyidik melanjutkan proses hukum ke tahap penuntutan.
Dirreskrimsus Polda Sumut, Kombes Pol. Irfan Rifai, membenarkan penyerahan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Setelah dinyatakan lengkap oleh jaksa, maka kami mengirimkan empat tersangka ke kejaksaan, kemarin,” ujar Irfan, Jumat (6/11/2026).
Sebelumnya, penyidik menetapkan keempat tersangka pada 21 Juli 2026. Kemudian, Subdit III Tipikor Polda Sumut mulai menahan mereka pada 26 Oktober 2026. Polda Sumut meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan sejak 11 April 2026.
Polda Sumut Serahkan Empat Tersangka ke Kejati Sumut
Kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Ikan Modern Sibolga menyeret empat orang. Penyidik menduga masing-masing tersangka memiliki peran berbeda dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Berikut identitas keempat tersangka:
- Jamaluddin Pohan (60) – Mantan Wali Kota Sibolga periode 2021–2025. Penyidik menduga ia mengendalikan proyek pembangunan pasar.
- Anwar Sadat (48) – Mantan Plt. Kepala Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Sibolga. Ia menjalankan fungsi Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Ilham Saleh Lubis (52) – Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Direktur Teknik. Penyidik menduga ia mengesahkan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi.
- Sunardi Pohan (48) – Kontraktor PT Mitra Sejati Perkasa. Penyidik menduga ia menjadi pemodal dan pengontrol proyek. Sunardi juga merupakan adik kandung Jamaluddin Pohan.
Proyek Pasar Ikan Modern Sibolga Bernilai Rp22 Miliar
Pemerintah Kota Sibolga membangun Pasar Ikan Modern di Jalan Mojopahit, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan.
Proyek tersebut masuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun Anggaran 2022. Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Sibolga menjalankan pembangunan tersebut.
Nilai kontrak proyek mencapai sekitar Rp22 miliar hingga Rp22,5 miliar. Pemerintah Kota Sibolga menggunakan APBD sebagai sumber anggaran.
Pelaksana proyek memulai pembangunan pada Januari 2022. Mereka melanjutkan pekerjaan hingga Maret 2024. Selanjutnya, pelaksana melaporkan progres pembangunan mencapai 100 persen.
Pemerintah Kota Sibolga kemudian meresmikan pasar tersebut pada 2024. Namun, penyidik menemukan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek.
Penyidik Ungkap Dugaan Penyimpangan Spesifikasi Bangunan
Kasus ini bermula dari laporan masyarakat mengenai dugaan ketidaksesuaian spesifikasi pembangunan.
Menindaklanjuti laporan tersebut, Ditreskrimsus Polda Sumut melibatkan ahli konstruksi dari Universitas Sumatera Utara (USU). Tim ahli memeriksa kondisi fisik bangunan dan menemukan dugaan ketidaksesuaian mutu beton.
Selain itu, pemeriksaan juga mengungkap dugaan kekurangan volume pekerjaan.
Dirreskrimsus Polda Sumut, Kombes Pol. Irfan Rifai, menjelaskan hasil pemeriksaan dalam konferensi pers di Aula Tribrata Polda Sumut, Selasa (3/11/2026).
“Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya kekurangan volume. Berdasarkan metode pemeriksaan dan penghitungan kerugian keuangan negara, nilainya sekitar Rp5 miliar sekian,” ungkap Irfan.
Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi Pasar Ikan Sibolga
Direktorat Jenderal Pemeriksaan Investigasi BPK RI menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus ini.
Hasil penghitungan tertanggal 16 Desember 2025 mencatat kerugian negara sebesar Rp5.031.753.933,15.
Dengan demikian, dugaan penyimpangan pembangunan Pasar Ikan Modern Sibolga menimbulkan kerugian negara lebih dari Rp5 miliar.
Dugaan Aliran Dana Rp2,5 Miliar ke Mantan Wali Kota
Kasubdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumut, Kompol Ikang Ade Putra, membeberkan dugaan aliran dana dalam proyek tersebut.
Pada awalnya, pihak terkait menunjuk PT Peduli Bangsa sebagai pelaksana proyek. Namun, mereka kemudian mengganti perusahaan tersebut dengan PT Mitra Sejati Perkasa melalui kontrak tertanggal 7 Juli 2022.
Nilai kontrak mencapai sekitar Rp22 miliar.
Penyedia proyek menerima pembayaran termin pertama dan kedua. Setelah pekerjaan sempat terhenti, pelaksana kembali melanjutkan pembangunan.
Selanjutnya, penyidik mengungkap dugaan pembayaran termin ketiga dan dana retensi sebesar 5 persen kepada mantan wali kota. Nilai pembayaran tersebut mencapai sekitar Rp4,8 miliar.
Penyidik juga menduga Jamaluddin Pohan mengambil uang lebih dari Rp2,5 miliar dari Sunardi Pohan. Dugaan tersebut muncul ketika progres pekerjaan mencapai sekitar 95 persen.
Selain itu, penyidik menduga Jamaluddin membagikan uang tersebut kepada tersangka lainnya. Ilham Saleh Lubis diduga menerima sekitar Rp450 juta. Sementara itu, Anwar Sadat diduga menerima sekitar Rp50 juta.
“Setelah proyek berjalan sekitar 95 persen, Wali Kota Sibolga periode 2021–2025 inisial JP mengambil uang sebesar Rp2,5 miliar lebih dari SP, kemudian membagi kepada IS kurang lebih Rp450 juta dan AS kurang lebih Rp50 juta,” papar Kompol Ikang.
Empat Tersangka Terancam Hukuman Berat
Penyidik menjerat Jamaluddin Pohan, Anwar Sadat, dan Ilham Saleh Lubis dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-undang tersebut mengalami perubahan melalui UU Nomor 20 Tahun 2001. Penyidik juga menerapkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP lama.
Sementara itu, penyidik menyangkakan Sunardi Pohan dengan Pasal 2 juncto Pasal 18 UU Tipikor.
Ketentuan tersebut memuat ancaman penjara maksimal seumur hidup, denda, serta kewajiban membayar uang pengganti sesuai hukum.
Dongan Nauli Siagian Apresiasi Penegakan Hukum Polda Sumut
Pengacara Sumatera Utara, Dongan Nauli Siagian, S.H., M.H., dari Kantor Hukum Pelita Konstitusi Medan, menyampaikan apresiasi terhadap langkah Polda Sumut pada Sabtu (7/11/2026).
Menurut Dongan, penanganan kasus ini menunjukkan keseriusan aparat dalam memberantas korupsi di daerah.
Ia menilai aparat penegak hukum harus bertindak profesional dan tanpa pandang bulu. Selain itu, Dongan berharap proses hukum berjalan transparan hingga pengadilan memberikan kepastian hukum.
Dongan juga menegaskan bahwa penegakan hukum harus berlaku bagi semua pihak, termasuk mantan kepala daerah dan anggota keluarganya.
Redaksi Tegaskan Asas Praduga Tak Bersalah
Meski penyidik telah menetapkan para tersangka, status tersebut tidak serta-merta membuktikan kesalahan mereka.
Oleh karena itu, seluruh pihak tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah. Pengadilan akan menentukan kesalahan para tersangka melalui proses hukum hingga putusan berkekuatan hukum tetap.
Redaksi pilarsatuarah.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait.
Penulis : S. Lubis
Editor : LBB
Komentar