Jakarta, pilarsatuarah.com – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum evaluasi publik. Sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat sipil menggelar aksi demonstrasi di Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Massa yang tergabung dalam Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Sadar) menyuarakan berbagai persoalan nasional. Mereka menyoroti kondisi ekonomi, demokrasi, pemberantasan korupsi, pendidikan, hingga kerusakan lingkungan.
Aksi tersebut sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah selama dua tahun terakhir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mahasiswa dan Masyarakat Sipil Gelar Aksi di Jakarta
Sejumlah organisasi mahasiswa bersama kelompok masyarakat sipil memusatkan kegiatan di kawasan Jakarta Pusat.
Mereka mengawali rangkaian aksi di Tugu Proklamasi, Menteng, sekitar pukul 09.00 WIB.
Selanjutnya, penyelenggara menjadwalkan aksi massa di kawasan Tugu Tani pada pukul 15.00 WIB.
Selain menyampaikan kritik, peserta aksi membawa berbagai tuntutan terkait kebijakan pemerintah.
Melalui gerakan tersebut, massa mendesak pemerintah memperhatikan persoalan yang memengaruhi kehidupan masyarakat.
Lima Tuntutan Utama Massa Aksi
Dalam momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Komite Sadar mengangkat lima tuntutan utama.
1. Penanganan Krisis Lingkungan
Massa mendesak pemerintah mengambil langkah tegas menghadapi kerusakan lingkungan. Mereka juga menuntut penetapan bencana ekologis sebagai bencana nasional serta pencabutan izin perusahaan perusak lingkungan.
2. Perbaikan Kondisi Ekonomi
Selain persoalan lingkungan, demonstran menyoroti kondisi perekonomian nasional.
Mereka meminta pemerintah memperbaiki tata kelola ekonomi, menjaga stabilitas harga, serta memulihkan kepercayaan pasar.
3. Perlindungan Kebebasan Berpendapat
Massa menuntut pemerintah menghentikan berbagai bentuk pembatasan kebebasan berpendapat.
Menurut kelompok aksi, masyarakat harus memiliki ruang untuk menyampaikan kritik tanpa menghadapi tekanan maupun intimidasi.
4. Pemberantasan Korupsi
Selanjutnya, demonstran mendesak pemerintah memperkuat pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Mereka menilai penegakan hukum harus berjalan secara adil, transparan, dan tanpa pandang bulu.
5. Pemerataan Pendidikan dan Pelayanan Publik
Massa juga menyoroti biaya pendidikan, kesehatan, serta akses layanan publik.
Oleh karena itu, mereka meminta pemerintah menurunkan beban biaya dan memperluas pelayanan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Polisi Kerahkan Ribuan Personel untuk Mengamankan Demonstrasi
Sementara itu, aparat kepolisian memperketat pengamanan di sejumlah kawasan Jakarta.
Polda Metro Jaya mengerahkan lebih dari 9.000 personel gabungan untuk mengamankan berbagai kegiatan masyarakat, termasuk aksi demonstrasi.
Selain menyiapkan pengamanan, aparat mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas di kawasan Jakarta Pusat.
Petugas juga menyiapkan pengaturan arus kendaraan secara situasional untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat.
Gubernur DKI Jakarta Minta Demonstrasi Berlangsung Damai
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, turut menanggapi aksi demonstrasi yang berlangsung dalam momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Pramono berharap seluruh peserta menyampaikan aspirasi secara tertib, aman, dan damai.
Selain itu, ia berharap pemerintah pusat mendengarkan berbagai tuntutan masyarakat.
Menurut Pramono, penyampaian pendapat merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi.
Karena itu, ia mendorong seluruh pihak menjaga ketertiban selama aksi berlangsung.
Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Jadi Sorotan Publik
Aksi demonstrasi tersebut mencerminkan tuntutan sejumlah kelompok masyarakat terhadap evaluasi kebijakan pemerintah.
Di satu sisi, demonstran menyoroti persoalan ekonomi, penegakan hukum, kebebasan sipil, dan lingkungan.
Di sisi lain, pemerintah menjalankan berbagai program prioritas, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan pangan, dan penguatan hubungan internasional.
Meski demikian, berbagai kebijakan tersebut tetap menjadi bagian dari perdebatan publik mengenai capaian dan tantangan pemerintahan.
Dengan demikian, momentum dua tahun Prabowo-Gibran menjadi kesempatan untuk mengevaluasi kebijakan sekaligus memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Penulis : S.Lubis
Editor : LBB
Komentar