Medan, pilarsatuarah.com – Ratusan warga Pasar IV Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, mendatangi Gedung DPRD Kota Medan, Kamis (5/11/2026). Mereka menggelar aksi demonstrasi untuk menolak rencana eksekusi lahan seluas 32 hektare eks HGU PTPN II yang selama ini mereka tempati.
Dalam aksi tersebut, warga menyuarakan keberatan terhadap langkah Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam yang hendak mengeksekusi lahan tersebut. Pasalnya, sebagian warga mengaku telah bermukim di kawasan itu selama lebih dari 20 tahun.
Warga membawa spanduk dan menyampaikan orasi di depan gedung dewan. Mereka menegaskan telah membangun rumah, mengelola lahan, serta menggantungkan kehidupan keluarga di kawasan tersebut selama puluhan tahun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
SENGKETA LAHAN 32 HEKTARE DENGAN AL-WASHLIYAH, WARGA MERASA DIRUGIKAN
Sengketa lahan eks HGU PTPN II seluas 32 hektare ini melibatkan warga dengan pihak Al-Washliyah yang mengklaim lahan berdasarkan putusan pengadilan.
Namun, warga mempertanyakan putusan tersebut. Mereka mengaku tidak pernah menjadi pihak dalam perkara yang menjadi dasar klaim maupun rencana eksekusi lahan.
“Kami bukan penyerobot! Kami sudah tinggal di sini puluhan tahun, bayar PBB, ada KTP Helvetia. Kenapa tiba-tiba mau dieksekusi?” teriak salah satu orator aksi.
Selain menolak eksekusi, warga juga meminta pemerintah dan instansi terkait memberikan kepastian hukum atas tempat tinggal mereka. Mereka berharap pihak berwenang mempertimbangkan riwayat penguasaan lahan oleh warga sebelum mengambil langkah hukum lebih lanjut.
Warga bahkan mendesak agar pemerintah memproses penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama warga sesuai ketentuan hukum yang berlaku, bukan menyerahkan lahan kepada pihak lain tanpa penyelesaian yang jelas.
DPRD MEDAN JANJI FASILITASI RDP, WARGA MINTA EKSEKUSI DITUNDA
Aksi demonstrasi tersebut mendapat respons dari anggota DPRD Kota Medan yang menerima perwakilan warga.
Dewan menyatakan akan memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam waktu dekat. Rapat tersebut rencananya melibatkan PN Lubuk Pakam, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, serta pihak Al-Washliyah.
“Kami akan fasilitasi. Jangan ada eksekusi sebelum ada kejelasan,” ujar anggota DPRD yang menerima aksi.
Melalui RDP tersebut, warga berharap seluruh pihak dapat duduk bersama untuk membahas sengketa lahan secara terbuka. Dengan demikian, DPRD dapat mendorong penyelesaian yang mempertimbangkan aspek hukum sekaligus kondisi sosial masyarakat.
Meski demikian, warga menegaskan akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa lebih besar apabila pihak terkait tetap memaksakan eksekusi tanpa memberikan solusi.
SENGKETA LAHAN EKS HGU PTPN II DI DELI SERDANG KEMBALI MENJADI SOROTAN
Persoalan lahan eks HGU PTPN II di Kabupaten Deli Serdang kembali menjadi perhatian publik. Sejumlah warga mengaku telah menempati kawasan eks HGU selama puluhan tahun, sementara pihak lain masih mengajukan klaim berdasarkan dokumen maupun putusan hukum.
Kondisi tersebut memunculkan persoalan serius terkait kepastian hukum, hak atas tempat tinggal, serta penyelesaian konflik agraria.
Oleh karena itu, warga Helvetia meminta seluruh pihak tidak hanya berpegang pada klaim kepemilikan, tetapi juga menelusuri riwayat penguasaan lahan dan mempertimbangkan fakta sosial di lapangan.
Pada akhirnya, warga berharap DPRD Kota Medan, PN Lubuk Pakam, BPN, dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dapat menemukan solusi yang adil. Mereka ingin memperoleh kepastian hukum atas tempat tinggal yang telah mereka huni selama lebih dari 20 tahun.
Penulis : S.Lubis
Editor : LBB
Komentar