Jakarta, pilarsatuarah.com – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan sejak Agustus 2026 semakin meluas. Asap tebal dari kebakaran tersebut kini melintasi batas negara dan mengganggu aktivitas masyarakat di sejumlah kawasan Asia Tenggara.
Krisis kabut asap ini bahkan menjadi perhatian serius negara-negara ASEAN. Para Menteri Luar Negeri ASEAN akan membahas pencemaran asap lintas batas (transboundary haze) dalam pertemuan November 2026, menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-49 di Manila, Filipina.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Filipina, Dominic Xavier Imperial, membenarkan rencana pembahasan tersebut pada Selasa (13/10/2026). Filipina saat ini memegang keketuaan ASEAN 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Isu itu masuk dalam agenda,” ujar Dominic Xavier Imperial sebagaimana dikutip Reuters.
Laporan Reuters menyebut Indonesia tengah menghadapi musim kebakaran hutan paling intens dalam 11 tahun terakhir. Fenomena El Niño dan kemarau berkepanjangan turut memperburuk penyebaran api, terutama di kawasan lahan gambut.
Kabut Asap Ganggu Malaysia, Singapura, dan Negara Tetangga
Dampak karhutla Indonesia kini meluas hingga Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan sejumlah wilayah Filipina.
ASEAN Specialised Meteorological Centre (ASMC) melaporkan kabut asap dengan intensitas sedang hingga pekat menyelimuti Semenanjung Malaysia, Singapura, Kalimantan, Sumatra, dan Sarawak bagian barat.
Sejumlah stasiun pemantau kualitas udara mencatat tingkat pencemaran dalam kategori tidak sehat hingga berbahaya.
Pada Rabu (14/10/2026), konsentrasi partikel halus PM2,5 di wilayah barat Singapura bahkan mencapai 284 mikrogram per meter kubik. Angka tersebut menjadi salah satu tingkat pencemaran tertinggi sepanjang tahun ini.
Pemerintah Malaysia juga mengambil langkah darurat dengan menghentikan kegiatan belajar tatap muka di sejumlah daerah. Kebijakan tersebut bertujuan melindungi kesehatan siswa dari paparan polusi udara.
Gangguan kabut asap turut memengaruhi sektor penerbangan. Maskapai Firefly membatalkan sejumlah penerbangan antara Bandara Sultan Abdul Aziz Shah di Subang, Malaysia, dan Bandara Seletar di Singapura.
Maskapai tersebut memperpanjang penyesuaian jadwal penerbangan hingga 15 Oktober 2026 demi menjaga keselamatan penumpang.
Sementara itu, pemerintah Timor Leste memutuskan menghentikan pembelajaran tatap muka selama tiga hari mulai 15 Oktober 2026 akibat memburuknya kualitas udara.
Malaysia Desak ASEAN Perkuat Penanganan Kabut Asap
Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Seri Mohamad Hasan, menegaskan bahwa negaranya akan membawa persoalan kabut asap lintas batas ke forum ASEAN.
Menurut Hasan, negara-negara Asia Tenggara membutuhkan mekanisme yang lebih efektif untuk menghadapi pencemaran udara akibat kebakaran hutan dan lahan.
“Kita sudah memiliki mekanisme ASEAN untuk bencana alam, tetapi kabut asap tidak termasuk atau diklasifikasikan sebagai bencana alam,” kata Hasan di Sepang, Senin (12/10/2026).
Hasan menilai ASEAN perlu memperkuat implementasi kerja sama regional, termasuk pengoperasian penuh ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACC THPC).
ASEAN sebenarnya telah memiliki ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution sejak 2002. Namun, krisis yang terus berulang memperlihatkan pentingnya meningkatkan koordinasi, pengawasan, dan pelaksanaan kesepakatan tersebut.
Sebelumnya, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim juga menghubungi Presiden Prabowo Subianto melalui sambungan telepon pada Kamis (8/10/2026).
Anwar menyampaikan kekhawatiran masyarakat Malaysia terhadap dampak kabut asap yang semakin mengganggu kesehatan dan aktivitas sehari-hari.
Dalam percakapan tersebut, Presiden Prabowo menyatakan kesediaan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengendalikan kebakaran.
Indonesia Kerahkan Puluhan Ribu Personel Pemadam
Pemerintah Indonesia terus meningkatkan operasi penanganan karhutla di sejumlah provinsi terdampak.
Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir sebelumnya menjelaskan kepada pemerintah Malaysia bahwa petugas menghadapi berbagai hambatan dalam operasi pemadaman.
Asap yang sangat pekat mengurangi jarak pandang dan membatasi pergerakan pesawat pemadam. Kondisi tersebut juga menyulitkan petugas menjangkau titik api di kawasan pedalaman.
Selain itu, kebakaran lahan gambut membutuhkan penanganan khusus. Api dapat terus membara di bawah permukaan tanah meskipun petugas telah memadamkan api yang terlihat.
Pemerintah Indonesia meningkatkan jumlah personel pemadam menjadi lebih dari 69.000 orang hingga Rabu (14/10/2026). Pada pertengahan September, jumlah personel yang bertugas masih sekitar 44.000 orang.
Tim gabungan menjalankan pemadaman darat, operasi udara, serta berbagai metode tambahan untuk mengendalikan penyebaran api.
Namun, kondisi cuaca kering, keterbatasan sumber air, dan tebalnya asap masih menjadi kendala utama.
Presiden Prabowo juga memerintahkan penambahan sumber daya dan menempatkan penanganan karhutla sebagai salah satu prioritas pemerintah.
Kasus Gangguan Pernapasan Tembus 283 Ribu
Krisis karhutla tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga menimbulkan dampak kesehatan yang semakin besar.
Data Kementerian Kesehatan menunjukkan jumlah kasus gangguan pernapasan terkait kebakaran mencapai 277.075 kasus di tujuh provinsi hingga 12 Oktober 2026.
Jumlah tersebut meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan 113.336 kasus pada 9 September 2026.
Laporan terbaru pada 14 Oktober 2026 mencatat jumlah kasus telah meningkat menjadi 283.270 hingga 13 Oktober 2026.
Kondisi kualitas udara juga memburuk di sejumlah daerah. Di Kalimantan Tengah, Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) bahkan melampaui angka 1.200, jauh di atas ambang kategori berbahaya sebesar 300.
Kabut asap tebal menyelimuti Palangka Raya dan mengurangi jarak pandang pengendara.
Di sisi lain, data Fire Emissions Watch milik layanan pemantauan iklim Copernicus Uni Eropa menunjukkan emisi kebakaran Indonesia menjadi yang tertinggi di dunia selama sebulan terakhir.
Dalam tujuh hari menjelang 13 Oktober 2026, kebakaran Indonesia menyumbang hampir separuh total emisi kebakaran global.
Kemarau Panjang dan Kebakaran Lahan Gambut Perburuk Situasi
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) masih memperingatkan ancaman kekeringan meteorologis di berbagai wilayah Indonesia pada dasarian kedua Oktober 2026.
Beberapa daerah menghadapi kondisi kekeringan dalam kategori awas. Situasi tersebut meningkatkan risiko munculnya titik api baru, terutama pada kawasan yang memiliki vegetasi kering dan lahan gambut.
Sementara itu, luas kawasan terdampak kebakaran juga menjadi perhatian.
Data resmi pemerintah mengenai luas lahan terbakar belum sepenuhnya mencakup perkembangan terbaru. Kementerian Kehutanan masih memerlukan proses verifikasi untuk memperbarui data tersebut.
Organisasi lingkungan Auriga memperkirakan lebih dari 637.000 hektare lahan mengalami kerusakan akibat kebakaran sepanjang Januari hingga Agustus 2026.
Pemantau deforestasi Nusantara Atlas bahkan memperkirakan luas kawasan terdampak mendekati 900.000 hektare.
Perbedaan data tersebut menunjukkan pentingnya verifikasi lapangan dan pembaruan informasi secara terbuka.
Pemerintah Belum Tetapkan Status Bencana Nasional
Meskipun Malaysia dan Singapura telah menawarkan bantuan, pemerintah Indonesia menyatakan masih memiliki kemampuan untuk menangani kebakaran secara mandiri.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman, menjelaskan bahwa pemerintah belum membahas rencana penerimaan bantuan internasional maupun penetapan status bencana nasional.
“Kita masih mampu menangani hal ini,” ujar Dudung, Selasa (13/10/2026).
Di bidang penegakan hukum, Polri juga menangani dugaan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan.
Hingga 16 September 2026, kepolisian telah menangani 219 perkara karhutla dan menetapkan 162 orang sebagai tersangka.
Namun, sejumlah organisasi lingkungan masih menyoroti pentingnya pertanggungjawaban korporasi, pengawasan konsesi lahan, dan pencegahan pembakaran berulang.
Penegakan hukum terhadap pelaku karhutla menjadi salah satu faktor penting untuk mencegah munculnya krisis serupa pada masa mendatang.
KTT ASEAN November 2026 Jadi Momentum Evaluasi
ASEAN menargetkan kawasan Asia Tenggara bebas dari pencemaran asap lintas batas pada 2030.
Target tersebut membutuhkan kerja sama lintas negara, pengendalian kebakaran lahan gambut, transparansi data, serta penguatan mekanisme penegakan hukum.
Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN pada November 2026 menjadi kesempatan bagi negara-negara anggota untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan penanganan kabut asap.
Krisis karhutla tahun ini juga menunjukkan bahwa kebakaran hutan bukan hanya persoalan lingkungan dalam negeri. Dampaknya telah menjangkau kesehatan masyarakat, pendidikan, transportasi, hubungan diplomatik, dan stabilitas kawasan.
Karena itu, pembahasan pada KTT ASEAN ke-49 di Manila akan menjadi momentum penting untuk mendorong langkah konkret dalam pengendalian kabut asap lintas batas, sekaligus memperkuat komitmen ASEAN menuju kawasan bebas asap pada 2030.
Penulis : Red/Tim
Editor : LBB
Komentar